TIMES MALANG, MALANG – Momen ramadan dimanfaatkan pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang dengan menggelar buka bersama sekaligus konsolidasi bersama perwakilan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB, Kamis (28/3/2024). 

Acara bukber dan konsolidasi kader PKB ini dilangsungkan di gedung serbaguna Kantor DPC PKB Kabupaten Malang, di Kepanjen. 

Dalam acara ini, para caleg PKB yang sempat mengikuti pemilihan legislatif pada Pemilu 2024 lalu juga ikut hadir. 

Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, H Kholiq mengungkapkan, pihaknya sengaja menghadirkan semua PAC PKB tersebut untuk tetap menjalin silaturahmi, meski Pemilu 2024 telah berlalu. 

"Kami undang bergelombang, hari ini dan besok. Setiap PAC diwakili setidaknya tujuh orang pengurus. Biar silaturahminya tetap terjalin kuat," terang H Kholiq, dalam sambutan pengarahan yang disampaikannya, Kamis (28/3/2024). 

Pihaknya juga menyampaikan evaluasi singkat, terkait hasil pileg 2024 lalu. Menurutnya, perolehan suara PKB memang naik sekitar 1.300 lebih dibanding pemilu sebelumnya. 

Akan tetapi, PKB periode ini harus kehilangan satu kursi di DPRD Kabupaten Malang, karena suara di dapil 1 dan 2 turun. Perolehan kursi PKB kali hanya sejumlah 11 kursi. 

"Evaluasinya, kami sebenarnya sudah bekerja maksimal, dibuktikan naiknya perolehan suara untuk PKB. Tetapi, target perolehan kursi DPRD Kabupaten Malang, justru turun satu. Ya, kalah perolehan suara dengan parpol lain di dua dapil itu," singkatnya. 

Tak hanya itu, menurutnya pertemuan ini sekaligus untuk membangun komunikasi, karena pekerjaaan partai akan menyongsong pilkada Kabupaten Malang, yang rencananya digelar November 2024 mendatang. 

Di hadapan ratusan kader dan pengurus PKB yang hadir, Kholiq juga sempat menyampaikan sinyal, bahwa kader PKB akan meramaiakan pilkada Malang nantinya. 

Ia bahkan menyinggung, bahwa untuk bisa mewujudkan harapan membangun Kabupaten Malang, maka pilihan menguasai eksekutif di pemerintahan harus dilakukan. 

"Kabupaten Malang punya anggaran Rp 4,7 triliun, dan itu yang menggunakan sepenuhnya eksekutif (kepala daerah). Kalau di dewan, hanya sebatas pengawasan penggunaannya," ujar Abah Kholiq. (*)