TIMES MALANG, KALTIM – Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) meminta para anggota kabinet segera menuntaskan program-program kerja utama yang sudah dimulai, baik berkaitan serapan, administrasi, pertanggungjawaban serta kendala yang belum terselesaikan.

Jokowi mengatakan, hal ini perlu dilakukan karena pada 20 Oktober masa tugas seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju akan berakhir dan pemerintahan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban serta kendala-kendala yang belum terselesaikan," ucap Presiden saat menyampaikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

Kepala negara juga meminta kepada segenap jajarannya untuk pentingnya menjaga stabilitas agar keberlanjutan pembangunan tetap berjalan.

"Menjaga situasi yang kondusif, kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," ucap Presiden.

Untuk itu, Presiden juga meminta segenap jajarannya agar tetap menjaga daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu, ia juga menegaskan kepada segenap jajarannya agar tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," ujar Presiden.

Sebagai Presiden menggelar Sidang Kabinet Paripurna untuk kali kedua di Istana Garuda IKN, Jumat (13/9). Sidang Kabinet Paripurna dihadiri Wakil Presiden dan seluruh menteri kabinet. (*)