TIMES MALANG, MALANG – Kebijakan Wali Kota Malang terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang tak di setujui oleh DPRD Kota Malang. Anggaran hasil pemotongan TPP ASN yang jika ditotal sekitar Rp 10 miliar tersebut, dirasa kurang pantas. Pasalnya, masih banyak anggaran yang tak terserap untuk bisa dipergunakan dalam penanganan Covid-19.

Ketua DPRD Kota Malang, Jawa Timur, I Made Riandiana Kartika menyebutkan bahwa anggaran Makan dan Minum (Mamin) yang dirasa cukup besar, bisa dimanfaatkan atau dialihkan menjadi anggaran penanganan Covid-19.

"Mamin kita banyak. Dewan saja sekecil 1 OPD itu Rp 4 miliar. Bayangkan kalau mamin di Pemkot yang dikelola oleh satu di Kabaghukum. Itu berapa yang bisa disisir. Daripada memotong tunjangan penghasilan (TPP) ASN," ujar Made, Jumat (30/7/2021).

Made mengungkapkan, dirinya sudah meminta sekretaris dewan (Sekwan) untuk menyisir seluruh anggaran yang tida terpakai untuk bisa dialokasikan ke penanganan Covid-19.

"Sudah kami bahas evaluasinya. Tidak setuju dengan pemotongan itu. Pak Sekwan saya suruh sisir anggaran yang tidak terpakai mana," ungkapnya.

Menurut Made, jika TPP ASN dipotong, seperti halnya camat ataupun lurah yang setiap hari harus mendampingi pengetatan PPKM Mikro pagi hingga malam, belum lagi evaluasi penanganan Covid-19 ditingkatnya, hal itu masih membutuhkan amunisi.

"Situasi seperti ini (Covid-19), juatru camat dan lurah itu butuh amunisi untuk turun lapangan. Kalau hak mereka ya hak mereka lah. Takutnya (jika TPP dipotong) mereka akan mencari sesuatu yang tidak resmi. Jadi pergunakan yang resmi-resmi saja semua," katanya.

Made kembali menegaskan apa yang harus dilakukan, seperti halnya akuisi anggaran-anggaran yang tidak terlaksana, harus dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

"Terutama Mamin. Mamin di Kabagumum Pemkot sangat banyak sebenarnya. Kami contohkan tadi yang dewan saja berapa. Kami harap tunjangan penghasilan itu jangan dipotong. Saya selaku ketua Banggar (Badan Anggaran) tidak setuju," ucapnya terkait alasan penolakan DPRD Kota Malang mengenai usulan pemotongan TPP ANS untuk penangangan Covid-19. (*)