JAKARTA – Ada kalanya sebuah kebijakan terdengar sederhana. Bahkan nyaris remeh temeh. Mengganti atap seng dengan genteng. Apa hebatnya? 

Tapi justru di situlah menariknya gagasan gentengisasi yang disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas kepala daerah seluruh Indonesia di Jakarta, Senin, 2 Februari 2026 kemarin. 

Di forum yang diikuti Panglima TNI, Kapolri, seluruh jajaran kabinet, gubernur, bupati, walikota, Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim, itu, Presiden bukan bicara jalan tol. Pula bukan bilang proyek raksasa bernilai ratusan triliun. Tapi Prabowo bicara atap rumah. Genteng dan seng. Sesuatu yang setiap hari menaungi kepala rakyat, namun sering luput dari perhatian pengambil kebijakan.

Dalam satu sudut pandang tertentu, gentengisasi adalah simbol. Atap rumah simbol kepedulian negara pada hal-hal paling elementer dalam kehidupan warganya. Atap seng yang panas, bising saat hujan, dan berkarat memang bukan sekadar soal estetika. Itu menyangkut kesehatan, kenyamanan, dan martabat hidup. 

Jutaan keluarga Indonesia, data menunjukkan lebih dari 30 persen rumah tangga, masih hidup di bawah atap seng atau bahkan asbes. Panas siang hari terperangkap, malam tetap pengap. Anak-anak sulit tidur nyenyak, lansia rentan stres panas, dan dalam jangka panjang kualitas hidup tergerus pelan-pelan.

Dari sisi itu, gentengisasi jelas punya nilai. Genteng tanah liat lebih ramah bagi iklim tropis. Rumah lebih sejuk, suara hujan lebih jinak, dan secara visual lingkungan menjadi lebih rapi.

Bahkan ada potensi ekonomi. Produksi genteng lokal, koperasi desa, lapangan kerja baru. 

Negara-negara lain pun melakukan hal serupa. Entah melalui penggantian asbes atau program cool roof untuk menekan panas ekstrem. Jadi, ide ini bukan tanpa dasar ilmiah maupun pengalaman global.

Namun Tajuk Redaksi ini tidak ditulis untuk sekadar bertepuk tangan. Tugas Tajuk ini justru menjaga jarak yang jernih. Melihat untung sekaligus mengingatkan potensi rugi.

Pertanyaan pertama dan paling mendasar. Apakah gentengisasi benar-benar menjadi prioritas rakyat, atau hanya prioritas cara pandang elite?

Bagi keluarga miskin, atap memang penting. Tetapi sering kali bukan satu-satunya masalah. Air bersih, sanitasi, luas rumah, status lahan, dan pendapatan harian kerap jauh lebih mendesak.

Mengganti atap tanpa memperbaiki struktur rumah, tanpa memastikan fondasi dan rangka aman, bisa menjadi solusi setengah jalan. Bahkan berisiko. Terutama di wilayah rawan gempa.

Pertanyaan kedua: siapa yang menanggung biaya?

Mengganti atap jutaan rumah bukan perkara kecil. Klaim bahwa anggarannya “tidak besar” patut diuji dengan transparan. Pengalaman negara lain, seperti Belanda, menunjukkan, tanpa subsidi yang kuat, program penggantian atap sering mandek. Rakyat kecil enggan berutang demi genteng, karena bagi mereka dapur hari ini lebih mendesak daripada suhu rumah esok hari. Jika negara berharap swadaya penuh, program ini berpotensi berhenti sebagai slogan.

Pertanyaan ketiga, yang lebih filosofis. Dari mana kita melihat Indonesia?

Ada risiko klasik dalam kebijakan nasional: Indonesia dilihat dari Jakarta. Atau dari jendela kereta api di mana deretan rumah seng di pinggir rel. Lalu pandangan itu disimpulkan bahwa persoalan bangsa adalah atap. 

Padahal Indonesia jauh lebih luas dan beragam. Di sebagian desa terpencil, atap seng justru dipilih karena ringan. Mudah dipasang. Juga, sesuai kondisi. 

Di kawasan tertentu, masalahnya bukan seng. Tapi justru tanah yang rawan longsor, banjir, atau kekeringan. 

Maka, penting dicatat, kebijakan seragam berisiko mengabaikan konteks lokal. Kurang menyentuh substansi kebutuhan rakyat.

Di titik inilah gentengisasi harus diuji sebagai kebijakan yang membumi. Tidak hanya kebijakan memoles wajah dari atap rumah. Apalagi melihatnya dari helikopter yang terbang rendah.

Jika kebijakan ini dijalankan sebagai bagian dari perbaikan rumah layak huni secara menyeluruh (struktur, sanitasi, ventilasi, dan keamanan), maka kebijakan itu akan menjadi intervensi yang bermakna. Tetapi jika kebijakan itu berdiri sendiri, apalagi hanya menyasar kawasan yang “terlihat”, itu berisiko berubah menjadi kosmetik pembangunan.

TIMES Indonesia melihat gentengisasi sebagai cermin cara berpikir negara. Apakah negara hadir hingga ke detail paling dekat dengan tubuh rakyatnya atau sekadar mengejar citra kota yang rapi dan fotogenik. 

Tentu, keduanya bisa bertemu. Tetapi syaratnya satu! Kejujuran membaca realitas.

Di sisi lain, presiden dan jajaran pemerintahannya perlu memastikan satu hal. Laporan yang sampai ke meja istana bukan hanya angka dan foto before-after.  Yang terpenting suara rakyat. 

Dengar pula suara ibu yang memilih menambal seng bocor karena tak punya uang. Suara buruh yang lebih butuh jamban sehat ketimbang genteng baru. Suara desa yang jalannya rusak tak kunjung diperbaiki karena ADD dipangkas gila-gilaan. 

Lalu dengar pula, jeritan hati pada bupati yang infrastruktur jalan daerahnya hancur. Irigasi pertanian ludes kena banjir. Semua tidak tertangani karena tidak ada duit untuk membangun. Bukankah penting jalan dan irigasi dibangun ketimbang memberi makan tanpa ada ukuran. 

Apakah rakyat ke depan akan selalu diberi ikan oleh negara tanpa diajari kemandirian dengan memberi kail? 

Di sinilah, penting bagi arsitek dan pembisik kebijakan presiden untuk melihat Indonesia langsung ke depan rumah rakyatnya. Bukan hanya melihat Indonesia dari helikopter sehingga hanya tampak atapnya saja. Tanpa mampu memandang rakyat penghuninya. (*)