TIMES MALANG, MALANG – Di negara-negara maju dunia, pendidikan selalu menjadi instrumen penting yang diperhatikan keberlangsungannya. Berbagai negara seperti Finlandia, India, Jepang, dan China yang terkenal sebagai rujukan global dalam dunia pendidikan memiliki satu kesamaan utama, yakni mereka mampu mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi. 

Karena mereka berfokus pada investasi jangka panjang melalui sistem pendidikan yang baik. Negara-negara tersebut menjelma menjadi inspirasi negara lain di dunia dalam pengembangan sumber daya manusianya. 

Di china, jam sekolah yang panjang dimana setidaknya siswa wajib belajar selama 8 jam perhari, ditambah beberapa jam lagi untuk mengerjakan untuk mengerjakan PR, bahkan diakhir pekan sekalipun. 

Di India, anak-anak dibiasakan tergabung dalam tim yang berlaga pertandingan elokuensi, catur dan pemikiran kreatif yang mengendapkan kemampuan akademik. Di jepang, disiplin dan keteraturan dalam kelas serta guru menjadikan pendidikan yang berlangsung jauh lebih efektif. 

Sedangkan di Finlandia, yang terkenal pendidikannya paling baik di dunia begitu mengutamakan kualitas kompetensi pengajarnya, kecintaan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan informasi dari kebiasaan membaca buku menjadi alasan utama pendidikan begitu diapresiasi. 

Dari sini terlihat, perhatian akan keberlangsungan pendidikan menjadi benang merah, dimana bagi negara maju, komitmen akan penyediaan akses pendidikan yang memadai dan kompatibel pada kebutuhan adalah jalan yang wajib ditempuh. Indonesia sebagai negara berkembang, yang potensi sumber daya manusianya begitu besar tentu perlu terus berpacu pada orientasi ini. 

Langkah afirmasi pada sektor pendidikan melalui kebijakan yang konstruktif pada penyelesaian masalah menjadi upaya solutif. Dari banyak elemen di dalamnya, pemerataan akses pendidikan yang utamanya tercermin di bangunan satuan pendidikan sekolah perlu terus dilakukan.

Urgensi Revitalisasi Sekolah 

Di Indonesia, jaminan berlangsungnya pendidikan yang merata dan maju telah banyak dilakukan. Melalui berbagai kebijakan dan implementasinya, jaminan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat khususnya generasi muda bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab yang terus diemban. 

Salah satunya melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), kebijakan Revitalisasi Sekolah yang menghimpun segenap aktivitas perbaikan sarana dan bangunan satuan pendidikan di berbagai daerah menjadi menarik untuk dilihat.

Dari segi urgensinya, perbaikan bangunan satuan pendidikan menjadi jawab atas permasalahan kesenjangan satuan pendidikan di berbagai wilayah. Hal ini tentu bisa dilihat sebagai upaya penekanan pertumbuhan sektor pendidikan di wilayah yang selama ini belum berjalan optimal. 

Sebagaimana seringkali terjadi di realitas lapangan, keterbatasan fasilitas atau bangunan satuan pendidikan menjadikan proses pencerdasan generasi muda bangsa seringkali tersendat.

Sekolah-sekolah daerah yang seringkali kurang diperhatikan, yang bahkan kondisi bangunannya memprihatinkan sekalipunmtidak pernah lelah untuk menyediakan layanan pendidikannya, namun karena keadaan yang memaksa, proses pendidikan seringkali dilakukan hanya dengan apa adanya. Asal berjalan saja. 

Padahal, boleh jadi hanya fasilitas pendidikan di daerah inilah yang tersedia di wilayah tersebut. Kontradiksi antara harapan majunya pendidikan dengan kondisi yang demikian tentu menjadi begitu pilu.

Revitalisasi sekolah yang diluncurkan Kemendikdasmen, yang di tahun 2025 yang memiliki total sasaran 13.834 sekolah, saat ini sudah ada 11.179 sekolah yang melengkapi administrasi dan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kemendikdasmen. 

Rinciannya adalah 1.260 PAUD, 3.903 SD, 3.974 SMP, dan 2.042 SMA. Persentasenya yaitu sekolah negeri 75,8% dan sekolah swasta 24,2%(Kemendikdasmen; 2025).

Sekilas, capaian ini memberikan gambaran bahwa keseriusan pemerintah melalui Kemendikdasmen dalam rangka memperbaiki permasalahan pendidikan. Revitalisasi sekolah yang aturan teknisnya termaktub dalam peraturan direktur jenderal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah Kemendikdasmen ini merupakan aturan turunan dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah yang diinstruksikan Presiden. Dari segi landasan yuridisnya inilah, keseriusan perbaikan pendidikan bukan hanya hendak dihadirkan terjamin keabsahan dan keteraturannya.

Selain itu, dalam dimensi implementatif, revitalisasi sekolah juga menggaet keterlibatan satuan pendidikan secara langsung melalui mekanisme swakelola. Hal ini tentu menjadi langkah yang akseleratif, dengan tidak dikelola oleh lembaga kementerian pekerjaan umum yang hanya terpusat.

Proses yang berlangsung bisa lebih sederhana dan memudahkan satuan pendidikan. Sebab nantinya, perbaikan sarana dan bangunan sekolah tentu menjadi mudah untuk disesuaikan peruntukannya sesuai kebutuhan lapangan. 

Hal ini tentu akan berbeda jika perbaikan yang diajukan oleh satuan pendidikan harus dikelola oleh kementerian pekerjaan umum. Penyederhanaan urusan birokrasi inilah yang menjadi distribusi perbaikan sarana pendidikan di berbagai wilayah bisa optimal.

Meski demikian, tentu perlu tetap adanya pengawasannya secara masif agar lebih terstruktur pembangunannya. Dengan kolaborasi berbagai pihak yang terlibat didalamnya, proses pekerjaannya diiringi oleh rasa penuh Integritas, ikhtiar memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan tentu menjadi hal yang semakin dekat mampu kita raih.

***

*) Oleh : Muhamad Hafiatul Annur, Mahasiswa Universitas Negeri Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.