TIMES MALANG, MALANG – Di banyak rumah di Indonesia hari ini, ada pemandangan yang nyaris seragam: seorang anak muda duduk menatap layar ponsel, menggulir lowongan kerja yang terasa seperti etalase kosong. Di dinding kamarnya tergantung ijazah sarjana, rapi dalam bingkai, menjadi saksi bisu dari bertahun-tahun kuliah, tugas, skripsi, dan harapan keluarga. Namun di luar sana, pintu dunia kerja seperti enggan terbuka. Inilah potret sarjana menganggur terdidik, terlatih di atas kertas, tetapi tersisih dalam praktik.

Masalah pengangguran terdidik bukan sekadar soal jumlah lapangan kerja yang terbatas. Ia adalah persoalan ekosistem: lingkungan kerja yang belum ramah, belum adil, dan sering kali belum rasional. 

Dunia kerja kita kerap lebih mirip labirin daripada jalan lurus. Syarat pengalaman kerja minimal dua tahun dipasang untuk lulusan baru, seolah bayi diminta berlari sebelum belajar berdiri. Akibatnya, banyak sarjana tersandung di pintu pertama, bahkan sebelum sempat mengetuk.

Lingkungan kerja yang sehat seharusnya menjadi ruang tumbuh, bukan arena seleksi yang kejam sejak awal. Namun realitas sering berbicara sebaliknya. Banyak perusahaan mencari “siap pakai”, bukan “siap dibina”. 

Mereka menginginkan pekerja yang langsung produktif, tanpa investasi waktu untuk pelatihan. Sarjana baru pun terjebak dalam paradoks klasik: tak diterima karena tak berpengalaman, tak berpengalaman karena tak pernah diterima.

Belum lagi persoalan budaya kerja yang kerap timpang. Di sejumlah tempat, profesionalisme kalah oleh relasi personal. Kompetensi kalah oleh rekomendasi. CV yang rapi bisa kalah cepat dari satu pesan WhatsApp orang dalam. Bagi sarjana yang datang tanpa jaringan kuat, dunia kerja terasa seperti pesta tertutup: musiknya terdengar, tapi pintunya dikunci dari dalam.

Tekanan ini tidak berhenti pada soal ekonomi. Ia merembes ke psikologis. Banyak sarjana muda mulai meragukan diri sendiri. Ijazah yang dulu dibanggakan berubah menjadi kertas sunyi yang dipertanyakan nilainya. 

Di meja makan, pertanyaan “sudah dapat kerja?” terdengar seperti palu kecil yang mengetuk harga diri. Perlahan, kepercayaan diri terkikis, mimpi mengecil, dan sebagian memilih berdamai dengan pekerjaan yang jauh dari bidang dan kompetensinya, sekadar untuk bertahan hidup.

Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, problemnya bukan pada kualitas individu semata, melainkan pada desain lingkungan kerja nasional. Dunia industri bergerak cepat, sementara dunia pendidikan sering tertatih mengejar. 

Kampus masih sibuk mengajarkan teori, sementara pasar kerja menuntut keterampilan praktis, adaptasi teknologi, dan fleksibilitas tinggi. Akibatnya, sarjana lahir sebagai produk yang “baik”, tetapi tidak selalu “tepat guna”.

Lingkungan kerja ideal seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok. Perusahaan perlu melihat lulusan baru sebagai investasi jangka panjang, bukan beban jangka pendek. Program magang berbayar, pelatihan terstruktur, dan sistem mentoring bukanlah pemborosan, melainkan pupuk bagi produktivitas masa depan. 

Negara-negara dengan tingkat pengangguran terdidik rendah umumnya memiliki mekanisme transisi yang jelas dari kampus ke dunia kerja. Di Indonesia, jembatan itu masih rapuh, berlubang, bahkan di beberapa tempat belum dibangun sama sekali.

Di sisi lain, negara juga memikul tanggung jawab besar. Kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup hanya menghitung angka statistik pengangguran, tetapi harus memikirkan kualitas penyerapan tenaga kerja. 

Insentif bagi perusahaan yang membuka program pelatihan lulusan baru, kolaborasi kampus–industri yang nyata, hingga pemetaan kebutuhan tenaga kerja berbasis data seharusnya menjadi agenda utama, bukan catatan kaki.

Lingkungan kerja yang sehat juga berarti ruang yang manusiawi. Bukan sekadar gaji, tetapi jam kerja yang wajar, kontrak yang jelas, perlindungan sosial, serta peluang berkembang. 

Banyak sarjana akhirnya menolak pekerjaan bukan karena malas, melainkan karena ditawari kondisi kerja yang nyaris eksploitatif: upah minim, jam kerja panjang, status kontrak abu-abu. Di titik ini, menganggur terkadang terasa lebih bermartabat daripada bekerja tanpa martabat.

Fenomena sarjana menganggur sesungguhnya adalah cermin besar bagi bangsa. Ia menunjukkan adanya jarak antara mimpi pembangunan dan realitas lapangan. Kita rajin mencetak lulusan, tetapi belum cukup serius menyiapkan ladang tempat mereka menanamkan ilmunya. Kita membanggakan bonus demografi, tetapi belum sepenuhnya menyiapkan panggung agar generasi produktif bisa tampil optimal.

Jika lingkungan kerja terus dibiarkan seperti sekarang selektif tanpa pembinaan, kompetitif tanpa etika, dan efisien tanpa empati maka kita akan terus memproduksi generasi cemas: terdidik, tetapi terpinggirkan. Sarjana bukan kekurangan kemampuan, mereka kekurangan ruang.

Membangun lingkungan kerja yang sehat bagi sarjana muda bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan investasi peradaban. Sebab bangsa yang membiarkan generasi terdidiknya menganggur terlalu lama, sejatinya sedang menunda masa depannya sendiri.

Ijazah bukan jimat, memang. Namun ia seharusnya menjadi kunci. Dan tugas kita bersama negara, industri, kampus, dan masyarakat adalah memastikan bahwa masih ada pintu yang layak untuk dibuka.

***

*) Oleh : Mashudi Hamzah, Pengurus IKatan Mahasiswa Raas (IMR) Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.