TIMES MALANG, WONOGIRI – Pilkada 2024 sudah berlalu, dan kini seluruh perhatian tertuju pada program-program yang dijanjikan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu janji besar yang ia lontarkan dalam kampanye adalah memberantas korupsi, penyakit lama yang telah menggerogoti sistem pemerintahan Indonesia selama bertahun-tahun.

Seperti diberitakan Antara, Sabtu (20/1/2024), janji Prabowo itu salah satunya disampaikan saat menyampaikan orasi kampanye pemilihan umum di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Prabowo Subianto berjanji akan bekerja keras memberantas korupsi di Indonesia hingga ke akarnya jika terpilih pada Pemilihan Presiden 2024. Prabowo bersama tim bertekad kuat memberantas korupsi untuk menghilangkan kemiskinan dari tanah air Indonesia.

Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai bertanya: bagaimana wujud konkret dari janji tersebut? Apakah janji memberantas korupsi ini hanya sekadar retorika politik atau akan menjadi langkah nyata yang mampu mengubah wajah Indonesia?

Penduduk Indonesia sudah muak dengan praktik korupsi yang menggurita. Sebut saja belum lama ini mega korupsi di Pertamina yang mencapai kuadriliunan rupiah. Tak hanya negara yang dirugikan, masyarakat konsumen pun sangat dirugikan.

Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, seperti melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kasus-kasus korupsi besar tetap muncul dan melibatkan pejabat publik, pengusaha, hingga birokrasi.

Prabowo Subianto sendiri menyadari korupsi merupakan salah satu masalah terbesar dan menjadi penghambat kemajuan negara ini. Dalam kampanyenya, Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi praktik korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya soal hukuman, tetapi juga soal menciptakan sistem yang tidak memungkinkan korupsi terjadi.

Meskipun niat Prabowo untuk memberantas korupsi patut diapresiasi, tantangan terbesar adalah mengimplementasikan janji tersebut dalam sistem yang sudah terstruktur dengan baik oleh praktik-praktik korupsi.

Dalam banyak kasus, korupsi sudah menjadi bagian dari budaya birokrasi yang sulit untuk dihilangkan. Membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan politik atau ekonomi yang dapat menghalangi proses ini adalah tantangan berat yang harus dihadapi.

Selain penegakan hukum yang tegas, pemberantasan korupsi juga membutuhkan perubahan budaya. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya korupsi dan bagaimana dampaknya terhadap negara dan generasi mendatang. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga bagian dari kesadaran kolektif bangsa.

Keteladanan dan Komitmen

Satu aspek yang tak kalah penting yaitu contoh yang diberikan oleh pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan yang berintegritas dan tegas dalam menghadapi korupsi akan menjadi teladan bagi seluruh elemen pemerintahan.

Prabowo harus mampu memastikan bahwa di bawah pemerintahannya, tidak ada tempat bagi praktik-praktik korupsi, mulai di tingkat pusat hingga di daerah. Memilih orang-orang yang berintegritas tinggi dan mampu menjalankan tugas tanpa intervensi politik atau kepentingan pribadi.

Salah satu dosen Fakultas Hukum dan Hubungan Internasional Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Terengganu, Malaysia, Prof (Assoc). Dr. Suyatno Ladiqi dalam obrolan ringan dengan penulis menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang komitmen untuk memberantas korupsi bukan malah beternak koruptor. Dosen asli Surabaya itu kerap memposting keprihatian-keprihatinannya melihat sebagian para elit politik yang asyik korupsi berjemaah.

Rakyat Indonesia tentu menaruh harapan besar pada pemerintahan yang baru. Mereka menginginkan perubahan nyata, terutama dalam hal pemberantasan korupsi yang telah menghambat kemajuan negara selama ini. Prabowo harus mampu membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang pemimpin yang berbicara, tetapi juga pemimpin yang bertindak.

Jika Prabowo dapat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, maka ia akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan yang besar dari rakyat Indonesia. Namun, jika janji tersebut hanya sekadar angin lalu, maka kekecewaan besar akan datang.

Menagih janji Prabowo untuk memberantas korupsi bukan perkara yang mudah, namun bukan pula hal yang mustahil. Ini memerlukan komitmen kuat, kebijakan yang tepat, dan perubahan budaya yang menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat. Jika Prabowo benar-benar serius dalam mewujudkan janji tersebut, ia harus mulai dengan langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama yang tidak hanya menjadi slogan. Semoga mereka yang terpilih menjadi pemimpin dan pejabat di Indonesia benar-benar amanah.

Pilpres 2024 sudah berlalu, dan kini seluruh perhatian tertuju pada program-program yang dijanjikan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu janji besar yang ia lontarkan dalam kampanye adalah memberantas korupsi, penyakit lama yang telah menggerogoti sistem pemerintahan Indonesia selama bertahun-tahun.

Seperti diberitakan Antara, Sabtu (20/1/2024), janji Prabowo itu salah satunya disampaikan saat menyampaikan orasi kampanye pemilihan umum di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Prabowo Subianto berjanji akan bekerja keras memberantas korupsi di Indonesia hingga ke akarnya jika terpilih pada Pemilihan Presiden 2024. Prabowo bersama tim bertekad kuat memberantas korupsi untuk menghilangkan kemiskinan dari tanah air Indonesia.

Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai bertanya: bagaimana wujud konkret dari janji tersebut? Apakah janji memberantas korupsi ini hanya sekadar retorika politik atau akan menjadi langkah nyata yang mampu mengubah wajah Indonesia?

Penduduk Indonesia sudah muak dengan praktik korupsi yang menggurita. Sebut saja belum lama ini mega korupsi di Pertamina yang mencapai kuadriliunan rupiah. Tak hanya negara yang dirugikan, masyarakat konsumen pun sangat dirugikan.

Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, seperti melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kasus-kasus korupsi besar tetap muncul dan melibatkan pejabat publik, pengusaha, hingga birokrasi.

Prabowo Subianto sendiri menyadari korupsi merupakan salah satu masalah terbesar dan menjadi penghambat kemajuan negara ini. Dalam kampanyenya, Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi praktik korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya soal hukuman, tetapi juga soal menciptakan sistem yang tidak memungkinkan korupsi terjadi.

Meskipun niat Prabowo untuk memberantas korupsi patut diapresiasi, tantangan terbesar adalah mengimplementasikan janji tersebut dalam sistem yang sudah terstruktur dengan baik oleh praktik-praktik korupsi.

Dalam banyak kasus, korupsi sudah menjadi bagian dari budaya birokrasi yang sulit untuk dihilangkan. Membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan politik atau ekonomi yang dapat menghalangi proses ini adalah tantangan berat yang harus dihadapi.

Selain penegakan hukum yang tegas, pemberantasan korupsi juga membutuhkan perubahan budaya. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya korupsi dan bagaimana dampaknya terhadap negara dan generasi mendatang. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga bagian dari kesadaran kolektif bangsa.

Keteladanan dan Komitmen

Satu aspek yang tak kalah penting yaitu contoh yang diberikan oleh pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan yang berintegritas dan tegas dalam menghadapi korupsi akan menjadi teladan bagi seluruh elemen pemerintahan.

Prabowo harus mampu memastikan bahwa di bawah pemerintahannya, tidak ada tempat bagi praktik-praktik korupsi, mulai di tingkat pusat hingga di daerah. Memilih orang-orang yang berintegritas tinggi dan mampu menjalankan tugas tanpa intervensi politik atau kepentingan pribadi.

Salah satu dosen Fakultas Hukum dan Hubungan Internasional Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Terengganu, Malaysia, Prof (Assoc). Dr. Suyatno Ladiqi dalam obrolan ringan dengan penulis menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang komitmen untuk memberantas korupsi bukan malah beternak koruptor. Dosen asli Surabaya itu kerap memposting keprihatian-keprihatinannya melihat sebagian para elit politik yang asyik korupsi berjemaah.

Rakyat Indonesia tentu menaruh harapan besar pada pemerintahan yang baru. Mereka menginginkan perubahan nyata, terutama dalam hal pemberantasan korupsi yang telah menghambat kemajuan negara selama ini. Prabowo harus mampu membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang pemimpin yang berbicara, tetapi juga pemimpin yang bertindak.

Jika Prabowo dapat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, maka ia akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan yang besar dari rakyat Indonesia. Namun, jika janji tersebut hanya sekadar angin lalu, maka kekecewaan besar akan datang.

Menagih janji Prabowo untuk memberantas korupsi bukan perkara yang mudah, namun bukan pula hal yang mustahil. Ini memerlukan komitmen kuat, kebijakan yang tepat, dan perubahan budaya yang menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat.

Jika Prabowo benar-benar serius dalam mewujudkan janji tersebut. Ia harus mulai dengan langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama yang tidak hanya menjadi slogan. Semoga mereka yang terpilih menjadi pemimpin dan pejabat di Indonesia benar-benar.

***

*) Oleh : Nadhiroh, Kaprodi KPI STAIMAS Wonogiri.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.