TIMES MALANG, MALANG – Di negeri yang mengaku berdemokrasi, rakyat sering diperlakukan seperti barisan upacara: berdiri rapi, diam, menunggu aba-aba. Suara mereka dicatat saat pemilu, lalu disimpan di lemari arsip kekuasaan, berdebu bersama janji kampanye. 

Demokrasi pun berubah rupa, dari pesta gagasan menjadi parade komando. Rakyat tidak lagi diajak berdiskusi, cukup disuruh setuju. Jika membantah, dicap mengganggu ketertiban; jika bertanya, dituduh tak paham situasi bangsa. Beginilah demokrasi komando bekerja: hak memilih diganti kewajiban mengangguk.

Pemilu tetap digelar, kotak suara tetap dihias, spanduk tetap tersenyum, tetapi roh demokrasi berjalan pincang seperti tentara pulang perang tanpa sepatu. Pilihan rakyat dikemas rapi dalam angka statistik, lalu ditafsirkan sepihak oleh elite yang merasa lebih tahu apa yang baik untuk semua. Rakyat menjadi penonton di stadion politik, sementara para pemain saling mengoper kekuasaan seperti bola mahal yang tak boleh jatuh ke tangan penjual kacang.

Dalam demokrasi komando, kritik dianggap kebisingan, bukan vitamin. Media sosial diawasi seperti lorong gelap, kampus diingatkan agar tetap “netral”, dan aktivis dilabeli terlalu berisik untuk sebuah negara yang ingin terlihat tenang. 

Padahal, demokrasi tanpa suara gaduh ibarat pasar tanpa tawar-menawar: sunyi, steril, dan curiga. Negara ingin rakyatnya patuh seperti prajurit, tapi lupa bahwa warga negara bukan barak yang bisa diatur dengan peluit.

Ironisnya, semua ini dilakukan atas nama stabilitas. Kata itu dipoles seperti bros mahal di dada kekuasaan, berkilau tapi berat. Stabilitas dijadikan alasan untuk mematikan perdebatan, menunda keadilan, dan merapikan perlawanan agar tampak seperti kesepakatan. Rakyat diminta percaya bahwa diam adalah bentuk tertinggi dari cinta tanah air, seolah-olah demokrasi adalah hubungan satu arah: pemerintah berbicara, rakyat mendengarkan.

Demokrasi komando juga gemar memproduksi slogan, tapi alergi pada makna. Kata “partisipasi” dipajang di baliho, namun pintu rapat ditutup rapat. Kata “musyawarah” diucap di podium, tapi keputusan sudah matang sejak kopi pertama diseruput di ruang tertutup. Rakyat diundang hanya untuk foto bersama, bukan untuk menentukan arah. Mereka dijadikan latar belakang, bukan tokoh utama.

Lebih tragis lagi, sebagian rakyat mulai terbiasa dengan peran figuran ini. Mereka menganggap politik terlalu rumit, terlalu kotor, terlalu jauh dari dapur dan ongkos sekolah. Demokrasi pun ditinggal seperti buku tebal yang bahasanya sulit. Kekuasaan senang dengan kondisi ini: rakyat yang lelah berpikir adalah ladang subur bagi komando. Ketika warga berhenti bertanya, perintah pun terdengar seperti kebenaran.

Padahal, sejarah tidak pernah lahir dari barisan yang diam. Perubahan selalu datang dari suara yang dianggap mengganggu. Dari obrolan warung, diskusi kampus, rapat kampung, hingga teriakan jalanan.

Demokrasi sejati bukan paduan suara yang dilatih menyanyikan satu lagu, melainkan orkestra gaduh yang kadang fals, tapi jujur. Komando hanya melahirkan keteraturan palsu; partisipasi melahirkan keberanian.

Demokrasi komando mungkin efisien, seperti pabrik yang memproduksi keputusan massal. Tapi ia miskin jiwa. Ia mencetak kebijakan tanpa rasa, seperti roti tanpa ragi: kenyang, tapi hambar. Rakyat diberi hasil, tapi tidak diberi proses. Diberi keputusan, tapi tidak diberi ruang untuk ikut menimbang. Akhirnya, negara berjalan cepat, tapi kehilangan arah, karena kompasnya hanya dipegang segelintir orang.

Jika demokrasi terus diperlakukan sebagai latihan baris-berbaris, maka jangan heran jika suatu hari rakyat lupa cara berbicara, lupa cara berdebat, lupa cara berbeda. Mereka akan tumbuh menjadi warga yang rapi, sopan, dan kosong seperti aula besar yang bersih, tapi tak pernah dipakai diskusi. Negara memang terlihat tenang, tapi ketenangan itu seperti danau yang permukaannya mulus, sementara di dasar airnya penuh retakan.

Demokrasi tidak butuh rakyat yang selalu patuh, melainkan warga yang berani berpikir. Ia tidak lahir dari perintah, tapi dari pertengkaran gagasan.

Jika hari ini rakyat hanya diminta berdiri tegak dan menghadap ke depan, maka besok mereka mungkin lupa bahwa mereka punya hak untuk menentukan arah. Dan saat itu tiba, demokrasi benar-benar tinggal nama sebuah papan petunjuk yang menunjuk kebebasan, tapi berdiri di jalan buntu.

***

*) Oleh : Hayat Abdurrahman, Kader PMII Kota Malang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.