TIMES MALANG, MALANG – Negeri ini rajin mencatat, tetapi sering lupa membaca. Setiap tahun, angka kemiskinan disusun rapi, grafik pengangguran dicetak berwarna, dan laporan penderitaan dijilid seperti buku tahunan sekolah. 

Namun, di balik map-map tebal itu, tangis rakyat hanya menjadi catatan kaki, kecil, samar, mudah terlipat oleh kepentingan. Penderitaan pun naik pangkat menjadi arsip: diam, patuh, dan menunggu berdebu di rak birokrasi.

Di kantor-kantor pemerintahan, nasib manusia berubah menjadi tabel. Air mata dikonversi menjadi persentase, lapar diterjemahkan ke dalam indeks, dan putus sekolah disederhanakan sebagai “tantangan struktural”. 

Bahasa terasa sopan, tetapi realitas tetap kasar. Seorang ibu yang mengaduk sisa beras di panci retak tak pernah tahu bahwa kesedihannya sudah dikodekan sebagai data. Ia hanya tahu, besok anaknya tetap harus makan, meski negara sibuk menghitung deritanya dengan kalkulator kebijakan.

Arsip penderitaan itu terus menumpuk seperti koran lama di pojok gudang sejarah. Ada kisah petani yang lahannya dipotong garis proyek, buruh yang diperas jam kerja, nelayan yang kalah oleh ombak dan izin kapal besar, hingga mahasiswa yang lulus dengan ijazah tapi tanpa pintu kerja. Semua dicatat, difoto, dirangkum, lalu disimpan. Negara pandai mengoleksi luka, tapi pelit membagi obat.

Ironisnya, penderitaan sering dipanggil hanya saat kampanye. Ia dipoles seperti barang antik, dipamerkan di panggung pidato. “Kami berpihak pada rakyat kecil,” kata para calon sambil menunjuk statistik kemiskinan seperti peta harta karun. Setelah kursi empuk didapat, peta itu dilipat, diselipkan ke laci, dan rakyat kembali menjadi angka tanpa suara. Arsip tetap utuh, manusia tetap rapuh.

Dalam dunia administrasi, penderitaan harus tertib. Ia tidak boleh liar. Tidak boleh marah. Tidak boleh mengganggu lalu lintas pembangunan. Jika rakyat turun ke jalan membawa lapar dan kecewa, mereka disebut tidak prosedural. Seolah-olah derita pun harus antre, mengisi formulir, dan menunggu disposisi pejabat. Jika tak sesuai mekanisme, tangis dianggap gangguan ketertiban.

Negeri ini seperti museum besar yang memamerkan koleksi luka sosial. Ada etalase kemiskinan struktural, lorong ketimpangan pendidikan, dan galeri kesehatan yang mahal. Pengunjungnya adalah pejabat, peneliti, dan donor internasional. Mereka berjalan pelan, mengangguk prihatin, lalu pulang dengan laporan. Rakyat tetap tinggal di dalam vitrin, menjadi objek pameran bernama “masalah bangsa”.

Arsip penderitaan juga sering dijadikan alasan untuk bersabar. “Situasi sulit, ekonomi global menekan,” begitu kata penguasa sambil mengikat dasi. Rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang, padahal celananya sudah melorot. Kesabaran dijual seperti obat generik: murah, pahit, dan dikonsumsi terus-menerus. Sementara mereka yang menyuruh sabar, hidup dalam ruang ber-AC dengan anggaran perjalanan dinas.

Yang lebih menyedihkan, penderitaan lama-lama dianggap normal. Anak yang putus sekolah menjadi statistik tahunan. Jalan rusak jadi dekorasi desa. Upah murah menjadi tradisi. Ketidakadilan berubah menjadi latar belakang, seperti suara hujan yang terlalu sering hingga tak lagi didengar. Ketika derita menjadi kebiasaan, empati berubah menjadi formalitas.

Padahal, penderitaan bukan untuk diarsipkan, melainkan diselesaikan. Ia bukan koleksi negara, melainkan utang moral kekuasaan. Setiap data kemiskinan seharusnya berdenyut seperti jantung, mengingatkan bahwa di balik angka ada perut kosong, mimpi patah, dan masa depan yang dipotong sebelum tumbuh. Tetapi birokrasi lebih senang pada kertas daripada pada manusia.

Rakyat tidak butuh namanya dicetak dalam laporan tahunan. Mereka butuh harga sembako yang masuk akal, sekolah yang benar-benar mendidik, rumah sakit yang tidak menagih nyawa sebagai uang muka, dan pekerjaan yang tidak menjadikan usia muda sebagai mesin murah. Mereka tidak meminta dikasihani, hanya ingin diperlakukan sebagai warga, bukan sebagai koleksi statistik.

Jika negara terus menjadikan penderitaan sebagai arsip, maka suatu hari rak-rak itu akan penuh, berat, dan runtuh menimpa kaki sendiri. Sejarah akan mencatat bukan berapa banyak data yang dikumpulkan, tetapi berapa banyak nyawa yang dibiarkan patah sambil menunggu kebijakan turun dari langit rapat. Sebab bangsa yang besar bukan yang paling rapi mencatat derita, melainkan yang paling cepat menghapusnya dari kehidupan nyata.

***

*) Oleh : Thoriqul Choir, S.H, Pegiat Hukum.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.