TIMES MALANG, MALANG – Demokrasi Indonesia hari ini seperti panggung wayang: bayangannya ramai di layar, tetapi dalangnya sering tak terlihat. Wacana pilkada kembali dipilih DPRD muncul bukan dari ruang hampa, melainkan dari panggung statistik, peta kursi partai, dan grafik sikap publik yang dingin seperti laporan cuaca. 

Data menunjukkan konfigurasi politik kita kini bertumpu pada bangunan bernama parlemen daerah sebuah rumah besar yang diisi oleh partai-partai dengan kursi berjejer seperti bangku penonton stadion, penuh warna, penuh kepentingan.

Di satu sisi, pilkada langsung selama ini dipuja sebagai mahkota demokrasi prosedural. Rakyat datang ke TPS, mencoblos sambil tersenyum tipis, lalu pulang membawa tinta di jari seperti tanda pernah berkuasa sehari. 

Namun di sisi lain, data ongkos politik yang membengkak membuat demokrasi mirip pasar malam: terang lampunya, mahal tiketnya, dan tak semua orang bisa masuk. Politik menjadi lomba lari dengan sepatu emas yang tak punya modal, tersingkir sebelum start.

Grafik sikap publik memperlihatkan mayoritas menolak pilkada tak langsung. Ini bukan sekadar penolakan teknis, melainkan cermin psikologis bangsa yang trauma pada masa ketika suara rakyat hanya jadi bisikan di lorong kekuasaan. Ingatan kolektif masih menyimpan aroma Orde Baru, ketika demokrasi disajikan seperti nasi bungkus: sudah ditentukan lauknya, rakyat tinggal menerima.

Namun objektivitas menuntut kita jujur: pilkada langsung juga bukan malaikat bersayap putih. Ia lebih sering tampil seperti malaikat kelelahan, sayapnya sobek oleh baliho, kakinya terjerat amplop. 

Politik uang menjelma kabut tebal yang menutup gunung idealisme. Kandidat bukan lagi adu gagasan, melainkan adu logistik. Demokrasi berubah menjadi festival diskon: suara rakyat dihargai per lembar, bukan per pikiran.

Di sinilah pilkada lewat DPRD masuk sebagai “opsi darurat”, seperti pintu belakang ketika pintu depan macet total. Pendukungnya berargumen: biaya lebih murah, konflik sosial bisa ditekan, dan kepala daerah akan lahir dari proses politik yang “rasional”. 

Dalam teori, DPRD adalah representasi rakyat yang sudah dipilih melalui pemilu legislatif. Artinya, mandat rakyat tidak hilang, hanya berpindah tangan dari bilik suara ke ruang rapat ber-AC.

Tetapi demokrasi bukan hanya soal efisiensi, melainkan juga rasa memiliki. Ketika rakyat tak lagi memilih langsung, demokrasi terasa seperti surat cinta yang dititipkan ke kurir, berharap tak dibuka di tengah jalan. 

Masalahnya, kurir kita bernama partai politik lembaga yang menurut data justru mendominasi kursi legislatif daerah dengan kepentingan berlapis seperti kue lapis legit: manis di atas, pahit di tengah, lengket di bawah.

Peta dukungan partai terhadap pilkada tak langsung menunjukkan ironi yang sulit ditelan tanpa tersedak: partai yang kuat di parlemen cenderung mendukung sistem DPRD, sementara yang lemah bersuara lantang soal demokrasi langsung. 

Ini bukan semata soal prinsip, melainkan soal posisi. Demokrasi sering berubah seperti jas hujan: dipakai saat hujan kepentingan turun, dilipat saat matahari kekuasaan bersinar.

Jika pilkada diserahkan ke DPRD tanpa reformasi serius, yang lahir bukan pemimpin, melainkan produk negosiasi. Kepala daerah bisa menjadi hasil barter politik, bukan hasil pertimbangan kapasitas. Rakyat hanya menjadi penonton di tribun, menyaksikan pertandingan yang tiketnya sudah dibeli elit sejak awal.

Namun menutup mata terhadap kebobrokan pilkada langsung juga bukan sikap dewasa. Politik uang, dinasti, dan polarisasi sosial adalah penyakit kronis yang membuat demokrasi kita sering demam setiap lima tahun. 

Konflik horizontal muncul seperti luka lama yang digaruk ulang. Data tentang mahalnya ongkos politik menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang sakit biaya tinggi, tetapi miskin nutrisi etika.

Objektivitas mengajarkan bahwa masalah bukan semata pada sistem, melainkan pada ekosistem. Pilkada langsung di tangan elite busuk akan tetap busuk. Pilkada lewat DPRD di tangan elite serakah akan lebih busuk lagi, karena aromanya tak tercium rakyat. Perbedaan keduanya hanya pada jarak: yang satu busuknya di pasar, yang lain di dapur.

Jika wacana pilkada lewat DPRD hendak dipaksakan, maka demokrasi wajib diberi sabuk pengaman: transparansi pemilihan, voting terbuka, audit publik, larangan transaksi politik, dan sanksi pidana yang tajam seperti silet baru. Tanpa itu, DPRD akan berubah dari rumah rakyat menjadi gudang transaksi.

Demokrasi Indonesia hari ini berdiri di persimpangan: satu jalan berlubang bernama pilkada langsung, satu jalan licin bernama pilkada DPRD. Keduanya berbahaya jika dikemudikan tanpa etika. Yang dibutuhkan bukan sekadar mengganti setir, tetapi memperbaiki mesin bernama partai politik, mengganti bahan bakar bernama integritas, dan memasang rem bernama penegakan hukum.

Demokrasi bukan tentang siapa yang memilih, melainkan siapa yang dikendalikan. Jika rakyat masih menjadi penonton, maka baik DPRD maupun TPS hanyalah panggung sandiwara. Demokrasi sejati bukan soal prosedur yang rapi, tetapi tentang keberanian menolak dijadikan dekorasi.

Indonesia tidak kekurangan sistem. Kita hanya kekurangan kejujuran untuk mengakui bahwa demokrasi selama ini sering diperlakukan seperti spanduk: dibentangkan saat kampanye, dilipat setelah kekuasaan diraih.

***

*) Oleh : Ferry Hamid, Peraih Anugerah Tokoh Pemuda Inspiratif ATI 2024 TIMES Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.