TIMES MALANG, MALANG – Di negeri yang gemar memuja angka, laporan sering diperlakukan seperti bedak: bukan untuk menyembuhkan wajah, tapi menutup jerawat. Setiap tahun, grafik dipoles seperti etalase toko menjelang lebaran mengilap, rapi, dan wangi kertas baru.

Rakyat disuguhi barisan persentase yang katanya menandakan kemajuan, seolah kesejahteraan bisa diukur seperti tinggi badan anak sekolah: lurus, pasti, dan mudah difoto.

Namun kenyataan di gang sempit tak selalu seramah slide presentasi. Di sana, data sering kehilangan denyut nadi. Angka pengangguran bisa turun di atas kertas, tapi antrean pencari kerja tetap memanjang seperti doa yang tak kunjung diamin-kan. Kemiskinan diklaim menyusut, tetapi dapur-dapur rakyat masih akrab dengan menu “kreativitas darurat”: nasi dan kecap, ditemani harapan tipis-tipis.

Laporan rakyat, yang seharusnya menjadi cermin jujur, kerap berubah menjadi kaca rias. Retak disamarkan, noda disensor, bau amis disemprot parfum statistik. Pemerintah atau sebagian unsurnya kadang lupa bahwa laporan bukan panggung teater, melainkan ruang diagnosis. Tapi apa jadinya jika dokter lebih sibuk mempercantik hasil rontgen daripada mengobati penyakit?

Manipulasi laporan tidak selalu lahir dari niat jahat yang telanjang. Ia sering datang dengan jas rapi bernama “penyesuaian metodologi”, “sinkronisasi data”, atau “optimasi indikator”. Kata-katanya sopan, seperti salam pembuka pidato. Namun dampaknya bisa kasar: kebijakan meleset, bantuan salah sasaran, dan rakyat kembali menjadi catatan kaki di dokumen berlogo negara.

Di sinilah tragedi kecil berulang: laporan naik, tetapi rasa aman turun. Indeks kepuasan menanjak, sementara keluhan rakyat tenggelam di kolom komentar yang tak pernah dibaca serius. 

Demokrasi seolah diberi makan angka, bukan suara. Padahal dalam kitab nurani yang lebih tua dari seluruh peraturan menteri kejujuran adalah mata uang paling sah. Tanpanya, pembangunan hanya jadi menara pasir yang cantik difoto, tapi runtuh saat disentuh ombak kenyataan.

Agama, dalam bahasa yang paling sederhana, mengajarkan bahwa dusta adalah hutang yang menagih bunga. Sekali memoles data, kita harus memoles lagi, dan lagi, hingga akhirnya lupa wajah asli negeri sendiri. Laporan yang manipulatif bukan sekadar kesalahan teknis; ia adalah luka etika. Ia menukar amanah dengan ambisi, menukar fakta dengan citra.

Ironisnya, laporan semacam ini sering mengatasnamakan rakyat. “Atas nama masyarakat,” kata pembuka yang terdengar seperti doa, tapi beraroma formalitas. Rakyat dijadikan stempel halal, padahal mereka tak pernah diajak duduk di meja penyusunan. Seperti tamu yang namanya tercantum di undangan, tetapi tidak diberi kursi.

Media sosial kadang menjadi ruang pengakuan dosa kolektif. Di sana, rakyat mengirim “laporan tandingan”: foto jalan berlubang, sekolah ambruk, antrean panjang bansos. 

Laporan ini tidak berformat PDF, tidak punya kop surat, tetapi sering lebih jujur dari seribu halaman dokumen resmi. Sayangnya, suara ini sering diperlakukan seperti gangguan sinyal, bukan peringatan bahaya.

Budaya manipulasi laporan juga menular seperti flu birokrasi. Dari pusat hingga daerah, dari meja rapat hingga grup WhatsApp kantor. Semua ingin terlihat baik-baik saja. Padahal negeri ini tidak butuh terlihat sehat; ia butuh benar-benar sembuh. 

Kita lupa bahwa data bukan alat kosmetik, melainkan kompas. Jika jarumnya dibengkokkan, kapal bernama negara akan tersesat, meski mesinnya mahal dan kaptennya bergelar panjang.

Satirnya, kita rajin mengukur, tapi malas mendengar. Kita sibuk menghitung, tapi lupa merasakan. Rakyat diperas menjadi tabel, dikeringkan menjadi grafik, lalu dipajang sebagai bukti keberhasilan. Seakan-akan penderitaan bisa diperas seperti jeruk, airnya diminum elite, ampasnya dibuang ke selokan sejarah.

Padahal, laporan yang jujur adalah bentuk ibadah sosial. Ia menjaga agar kekuasaan tetap waras, agar kebijakan tidak lahir dari ilusi. Kejujuran data adalah zakat bagi penguasa: membersihkan harta kebijakan dari kotoran manipulasi. Tanpanya, pembangunan hanya ritual tanpa makna, seperti salat tanpa niat.

Rakyat tidak menuntut laporan yang sempurna. Mereka hanya ingin laporan yang apa adanya. Yang berani berkata, “kami gagal di sini,” tanpa merasa runtuh martabatnya. Justru di sanalah martabat tumbuh: ketika negara berani mengakui luka sebelum berpura-pura sembuh.

Jika laporan terus dimanipulasi, demokrasi akan berubah menjadi lomba desain grafis, bukan perdebatan gagasan. Rakyat akan belajar satu hal berbahaya: bahwa kebenaran hanyalah soal siapa yang punya printer dan stempel. Dan ketika itu terjadi, kepercayaan akan menguap, seperti embun di siang hari hilang tanpa suara, meninggalkan tanah yang kering.

Mungkin sudah waktunya laporan rakyat dikembalikan pada makna aslinya: cerita tentang manusia, bukan sekadar angka. Tentang tangis yang tidak bisa dipersentasekan, tentang lapar yang tak muat di diagram lingkaran. Sebab negara yang besar bukan yang laporannya paling rapi, tetapi yang berani menulis kenyataan, meski tulisannya bergetar.

***

*) Oleh : Andriyady, SP., Penulis dan Pengamat Sosial Politik.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.