TIMES MALANG, MALANG – Setiap kali banjir datang, kita sibuk menghitung rumah yang terendam. Saat longsor terjadi, kita sibuk mencatat korban. Ketika hutan terbakar, kita sibuk mencari siapa yang lalai. Namun jarang sekali kita sungguh-sungguh bertanya: apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga alam sebelum semua itu terjadi?

Bencana di Indonesia sering disebut sebagai takdir geografis. Negeri di cincin api, negeri dengan curah hujan tinggi, negeri dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Semua benar. Tetapi tak semua bencana lahir dari alam. Banyak di antaranya adalah hasil perjumpaan antara keserakahan manusia dan kelalaian kebijakan.

Gunung tidak pernah memilih untuk gundul. Sungai tidak pernah meminta dipersempit. Hutan tidak pernah menawarkan diri untuk ditebang. Semua itu adalah keputusan manusia, yang kemudian dibayar dengan air bah, tanah runtuh, dan udara penuh asap.

Dalam beberapa tahun terakhir, pola bencana terasa semakin akrab. Musim hujan identik dengan banjir. Musim kemarau identik dengan kebakaran hutan. Perubahan iklim mempercepat semuanya, tetapi tangan manusia memperparah dampaknya. Alam memberi peringatan, manusia sering menjawabnya dengan proyek, bukan dengan perubahan perilaku.

Kita membangun tanggul, tetapi membiarkan daerah resapan hilang. Kita menanam mangrove saat kamera menyala, lalu lupa merawatnya setelah spanduk kegiatan diturunkan. Kita menyusun regulasi lingkungan, tetapi menegosiasikannya ketika berhadapan dengan investasi besar. Dalam relasi ini, alam selalu berada di posisi paling lemah: ia tidak bisa melobi, tidak bisa berdebat, hanya bisa “membalas” lewat bencana.

Padahal menjaga alam bukan sekadar soal ekologi. Ia adalah soal keadilan sosial. Yang pertama kali merasakan dampak banjir bukanlah pemilik modal, tetapi warga di bantaran sungai. Yang paling menderita akibat kekeringan bukanlah pengambil kebijakan, tetapi petani kecil. Yang tercekik asap bukanlah pemegang konsesi, tetapi anak-anak di desa sekitar hutan.

Di titik inilah bencana menjadi potret ketimpangan. Alam rusak di satu tempat, penderitaan menyebar ke tempat lain. Keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak, kerugian ditanggung oleh publik.

Menjaga alam seharusnya dipahami sebagai investasi jangka panjang, bukan penghambat pembangunan. Namun logika kebijakan kita sering terbalik. Lingkungan diposisikan sebagai variabel pengganggu, bukan fondasi. Analisis dampak lingkungan menjadi formalitas, bukan kompas moral.

Pendidikan kita pun masih memandang isu lingkungan sebagai pelajaran tambahan, bukan kesadaran utama. Anak-anak diajari menghafal jenis tanah, tetapi jarang diajak mencintai tanah tempat mereka berpijak. Mereka mengenal istilah “pemanasan global”, tetapi tidak diajak memahami hubungan antara sampah plastik yang dibuang hari ini dan banjir yang datang lima tahun lagi.

Menjaga alam sejatinya adalah menjaga kesinambungan hidup. Bukan hanya untuk generasi mendatang, tetapi untuk generasi sekarang yang setiap tahun semakin akrab dengan kata “evakuasi”, “pengungsian”, dan “bantuan darurat”.

Ironisnya, setelah bencana berlalu, kita cepat lupa. Bantuan dikirim, berita mereda, lokasi kembali sunyi. Lalu aktivitas lama berjalan seperti biasa: hutan kembali dibuka, sungai kembali dicemari, bukit kembali dikeruk. Siklusnya berulang, seolah penderitaan adalah bagian rutin dari kalender nasional.

Di sinilah letak kegagalan kolektif kita. Kita terlalu sibuk memadamkan api, tetapi enggan mencabut korek. Terlalu fokus pada penanganan darurat, lupa pada pencegahan jangka panjang. Padahal bencana tidak selalu datang tiba-tiba. Banyak yang diawali dengan tanda-tanda kecil: air yang mulai keruh, tanah yang mulai retak, udara yang makin panas.

Menjaga alam menuntut perubahan cara pandang. Dari “menguasai” menjadi “menghormati”. Dari “mengambil sebanyak-banyaknya” menjadi “menggunakan secukupnya”. Dari pembangunan yang eksploitatif menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Peran negara tentu krusial, tetapi tanggung jawab tidak berhenti di meja birokrasi. Kota yang bersih berawal dari rumah yang tidak membuang sampah sembarangan. Hutan yang lestari berawal dari konsumen yang sadar dari mana produknya berasal. Sungai yang sehat berawal dari industri yang mau menahan limbahnya sendiri.

Menjaga alam bukan pekerjaan heroik satu malam, melainkan disiplin panjang yang sering tidak terlihat. Tidak sepopuler membangun gedung, tidak seglamor memotong pita peresmian. Tetapi justru di situlah martabat peradaban diuji: apakah kita mampu menahan diri, atau hanya pandai menyesal setelah terlambat.

Jika hari ini kita terus menawar nilai alam dengan angka investasi, jangan heran jika suatu hari alam menagih dengan angka korban. Sebab pada akhirnya, bencana bukan hanya soal hujan yang deras atau tanah yang rapuh, tetapi tentang manusia yang terlalu lama merasa berkuasa atas sesuatu yang seharusnya dijaga bersama.

***

*) Oleh : Thaifur Rasyid, S.H., M.H., Praktisi Hukum.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.