Malang – Setiap tahun, negara menggelontorkan dana riset dalam jumlah yang tidak kecil. Angkanya mencapai triliunan rupiah. Proposal diseleksi, kontrak ditandatangani, laporan diserahkan, luaran dipublikasikan. 

Secara administratif, semuanya terlihat berjalan rapi. Namun satu pertanyaan mendasar jarang benar-benar dijawab dengan jujur: seberapa besar riset itu berdampak nyata bagi masyarakat?

Di banyak kampus, hasil penelitian dosen berakhir di ruang penyimpanan data, server internal, atau rak perpustakaan yang sepi pengunjung. Laporan tebal dengan grafik dan tabel itu selesai sebagai dokumen, bukan sebagai solusi. 

Publikasi ilmiah memang terbit, seminar digelar, angka kredit terpenuhi. Tetapi di luar pagar kampus, dunia berjalan tanpa pernah tersentuh oleh temuan tersebut.

Inilah ironi riset kita hari ini: keberhasilan lebih sering diukur dari serapan anggaran dan jumlah luaran administratif, bukan dari perubahan konkret yang dihasilkan. Orientasi bergeser dari “apa yang berubah?” menjadi “berapa yang cair?”. Dari “siapa yang terbantu?” menjadi “berapa jurnal yang terbit?”. Riset akhirnya terjebak dalam logika proyek, bukan logika kemajuan.

Tidak adil tentu menyalahkan seluruh akademisi. Banyak dosen bekerja serius, bahkan dengan dana terbatas, menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Namun secara sistemik, desain tata kelola riset kita memang lebih menekankan pertanggungjawaban administratif daripada dampak substantif. 

Selama laporan lengkap dan artikel terbit, program dianggap sukses. Soal apakah riset itu diadopsi industri, dipakai pemerintah daerah, atau menyelesaikan persoalan riil, sering kali bukan indikator utama.

Kita perlu berani mengatakan bahwa ada yang keliru dalam paradigma pengukuran. Riset seharusnya menjadi motor perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Ia bukan sekadar alat kenaikan jabatan fungsional. Ketika dosen lebih sibuk mengejar skema pendanaan daripada memikirkan keberlanjutan inovasi, maka riset kehilangan ruhnya sebagai pencari solusi.

Fenomena ini juga terkait dengan budaya akademik yang terlalu berorientasi pada publikasi kuantitatif. Indeksasi, sitasi, dan peringkat menjadi mantra. Tidak ada yang salah dengan standar akademik global. Namun ketika publikasi menjadi tujuan akhir, bukan sarana, maka penelitian berubah menjadi aktivitas simbolik. 

Artikel terbit, tetapi tidak pernah diterjemahkan menjadi kebijakan. Model dirancang, tetapi tidak pernah diuji dalam skala implementasi. Teknologi dipatenkan, tetapi tidak pernah diproduksi massal.

Di sisi lain, kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah masih lemah. Banyak hasil riset tidak menemukan “jembatan hilirisasi”. Dunia usaha sering menganggap riset kampus terlalu teoritis. 

Sementara kampus merasa industri kurang memberi ruang. Akibatnya, inovasi berhenti di tahap prototipe atau laporan akhir. Tanpa ekosistem yang terhubung, dana sebesar apa pun akan sulit menghasilkan dampak nyata.

Masalah lain adalah minimnya evaluasi berbasis outcome. Kita jarang menilai riset lima tahun setelah selesai. Apakah teknologi yang dikembangkan masih digunakan? Apakah rekomendasi kebijakan diadopsi? Apakah masyarakat merasakan manfaatnya? Tanpa evaluasi jangka panjang, kita hanya melihat keberhasilan di permukaan.

Padahal, negara-negara dengan sistem riset maju menempatkan dampak sebagai ukuran utama. Dana publik harus kembali kepada publik dalam bentuk inovasi, kebijakan efektif, atau peningkatan kualitas hidup. Transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga soal manfaat sosial.

Triliunan anggaran riset bukan angka kecil. Itu adalah uang rakyat. Ketika hasilnya tidak terasa, publik wajar bertanya: untuk apa semua itu? Pertanyaan ini bukan untuk melemahkan dunia akademik, melainkan untuk mendorong perbaikan. Kampus harus kembali pada mandat moralnya sebagai agen perubahan, bukan sekadar pabrik proposal.

Perlu ada pergeseran paradigma. Pertama, skema pendanaan harus mensyaratkan peta hilirisasi yang jelas sejak awal. Bukan hanya janji luaran jurnal, tetapi strategi implementasi. 

Kedua, evaluasi tidak berhenti pada laporan akhir, melainkan berlanjut pada pengukuran dampak. Ketiga, insentif akademik perlu menyeimbangkan antara publikasi dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Selain itu, budaya kolaborasi lintas sektor harus diperkuat. Pemerintah daerah bisa menjadi laboratorium kebijakan berbasis riset. Industri dapat menjadi mitra pengembangan teknologi. Komunitas masyarakat dapat dilibatkan sejak tahap perancangan agar penelitian benar-benar menjawab kebutuhan riil.

Kita tidak kekurangan peneliti cerdas. Kita juga tidak sepenuhnya kekurangan dana. Yang sering kurang adalah keberanian mengubah cara pandang. Selama riset diukur dari besarnya anggaran yang terserap dan banyaknya dokumen yang dihasilkan, selama itu pula ilmu akan berhenti di rak perpustakaan.

Riset seharusnya hidup di tengah masyarakat. Ia harus hadir dalam kebijakan yang lebih tepat, teknologi yang lebih efisien, dan solusi yang lebih adil. Jika triliunan rupiah hanya melahirkan laporan yang berdebu, maka yang perlu kita koreksi bukan hanya sistem pendanaannya, tetapi filosofi dasarnya.

Ilmu bukan untuk disimpan, melainkan untuk digunakan. Anggaran bukan tujuan, melainkan sarana. Ketika riset kembali pada orientasi kemajuan, bukan sekadar pendanaan, barulah kita bisa mengatakan bahwa investasi besar itu benar-benar bermakna bagi bangsa.

***

*) Oleh : Agam Rea Muslivani, S.H., Praktisi Hukum Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.