TIMES MALANG, MALANG – Demokrasi sejatinya lahir sebagai jalan untuk menegaskan kedaulatan rakyat. Konsep “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” menjadi mantra yang berulang kali digaungkan setiap kali pemilu digelar. Namun dalam praktik, wajah demokrasi sering kali tereduksi menjadi panggung elite. 

Rakyat hanya dijadikan alat legitimasi, sementara politisi perlahan menjelma menjadi “tuan demokrasi.” Mereka menguasai, mengendalikan, dan menundukkan sistem politik untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Realitas politik di Indonesia menunjukkan betapa demokrasi lebih sering melahirkan keterasingan ketimbang partisipasi. Pemilu, yang mestinya menjadi momentum rakyat menentukan arah bangsa, kerap berubah menjadi ritual seremonial penuh mobilisasi. Rakyat diposisikan sebatas “alat produksi suara,” dikerahkan untuk mengisi kotak-kotak suara lima tahunan, lalu ditinggalkan begitu pesta selesai.

Janji politik berhamburan di masa kampanye, namun menguap ketika kursi kekuasaan berhasil direbut. Ironinya, justru kebijakan-kebijakan yang lahir pasca pemilu seringkali menyakiti rakyat. 

Regulasi yang harusnya berpihak pada publik malah menjadi instrumen mengokohkan kepentingan oligarki. Demokrasi yang mestinya mengangkat rakyat ke posisi tertinggi, justru mengurung rakyat pada posisi paling rendah.

Politisi yang mestinya menjadi wakil rakyat justru lebih sering berperan sebagai tuan. Mereka memegang kendali atas arah kebijakan, menentukan nasib jutaan orang melalui satu tanda tangan, namun jarang benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat. Demokrasi akhirnya kehilangan ruhnya, berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang dikemas indah dengan jargon partisipasi rakyat.

Ketika politisi menjadi tuan, rakyat tak ubahnya serdadu. Mereka dipaksa patuh pada regulasi, diarahkan pada pilihan politik tertentu, bahkan dikondisikan untuk menerima keadaan sebagai takdir. Kehidupan rakyat sehari-hari ditentukan oleh keputusan yang lahir dari ruang-ruang kekuasaan, bukan dari suara hati nurani masyarakat.

Inilah bentuk penjajahan modern dalam demokrasi. Bukan lagi tentara asing dengan senjata, melainkan politisi dengan kebijakan. Mereka menciptakan undang-undang yang sah secara prosedural, tetapi seringkali timpang secara substansi. Demokrasi yang mestinya menjadi perisai rakyat justru dipakai untuk membenarkan eksploitasi.

Politisasi rakyat terjadi secara sistematis: mulai dari politik uang, manipulasi media, hingga pembentukan opini publik yang menggiring persepsi. Rakyat digiring agar percaya bahwa mereka berdaulat, padahal kendali sebenarnya ada di tangan elite. Demokrasi kita seperti rumah megah yang dipajang, tetapi kuncinya hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Bahaya terbesar dari fenomena politisi sebagai tuan demokrasi adalah terkikisnya kepercayaan rakyat. Ketika rakyat merasa berulang kali dikhianati, mereka akan bersikap apatis. Partisipasi politik menurun, kritik dianggap sia-sia, dan rakyat memilih diam. 

Pada titik itu, demokrasi kehilangan daya hidupnya. Ia menjadi sekadar prosedur tanpa makna, sebuah panggung kosong yang hanya dimainkan oleh elite politik.

Lebih dari itu, demokrasi yang dikuasai tuan-tuan politik membuka jalan bagi oligarki dan feodalisme modern. Politik yang seharusnya egaliter berubah menjadi hierarki. 

Rakyat tidak lagi sejajar dengan wakilnya, melainkan berada dalam posisi subordinat. Padahal, semangat demokrasi sejak awal adalah meruntuhkan hierarki kekuasaan agar rakyat benar-benar berdaulat.

Kita tidak boleh membiarkan politisi terus menjadi tuan demokrasi. Demokrasi sejati harus menempatkan rakyat sebagai pemilik sah, sementara politisi hanyalah mandataris. Politisi tidak lebih dari pelayan publik yang bekerja berdasarkan mandat yang diberikan rakyat. Jika mereka ingkar, mandat itu harus dicabut.

Untuk itu, rakyat harus membangun kesadaran kritis. Jangan mudah tergoda janji kampanye, jangan tunduk pada politik uang, dan jangan rela dijadikan serdadu kekuasaan. 

Rakyat harus berani menagih janji, mengawal kebijakan, serta mengontrol kekuasaan. Demokrasi bukan sekadar memberi suara di bilik TPS, tetapi terus mengawasi hingga janji-janji itu diwujudkan.

Politisi harus sadar: mereka bukan tuan, tetapi pelayan. Jika demokrasi ingin selamat, maka politisi harus turun dari tahtanya dan kembali menyatu dengan rakyat. Mereka harus menghapus jarak, membuka ruang partisipasi yang nyata, serta mengembalikan makna demokrasi sebagai kedaulatan rakyat.

Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang dikuasai elite, melainkan demokrasi yang tumbuh dari bawah, dari suara masyarakat kecil yang kerap terpinggirkan. Selama politisi masih merasa sebagai tuan, demokrasi akan terus pincang.

Politisi sebagai tuan demokrasi adalah bentuk baru penjajahan yang sedang kita hadapi. Mereka lahir dari sistem demokratis, tetapi bertindak otoriter. Mereka dipilih rakyat, tetapi lupa melayani rakyat. Demokrasi yang seharusnya membebaskan justru menjadi instrumen penindasan.

Kini saatnya rakyat mengingatkan: politisi bukanlah tuan, melainkan pelayan. Demokrasi bukan panggung elite, melainkan rumah bersama yang kuncinya dipegang oleh rakyat. Jika tidak, bangsa ini hanya akan terus berpindah dari satu tuan ke tuan lain, tanpa pernah benar-benar merdeka.

***

*) Oleh : Andriyady, SP., Penulis dan Pengamat Sosial Politik. 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.