TIMES MALANG, SURABAYA – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas presidential treshold memberikan angin segar bagi Republik ini. Setelah beberapa hari lalu sebuah noda bagi negara ini dengan masuknya mantan Presiden Joko Widodo dalam jajaran Tokoh Dunia Korup 2024 versi OCCRP yang tentu memalukan bagi sebuah negara yang angin demokrasinya sedang berkembang seperti Indonesia.

Penghapusan presidential treshold yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo terkait perkara 62/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan keseluruhan permohonan tersebut. Ini menjadikan angin segar bagi demokrasi, potensi munculnya putra-putri terbaik bangsa akan semakin terbuka untuk estafet kepemimpinan nasional serta dengan hal ini menghindari polarisasi di saat pilpres berlangsung. 

Dengan putusan ini diterapkan maka rakyat akan disuguhi oleh banyaknya pilihan dalam kontestasi Pilpres, jadi monopoli partai dengan ambang batas dua puluh persen sudah hilang. Semua partai politik bisa mencalonkan jagoannya masing masing sehingga seperti putusan Pilkada beberapa waktu lalu.

Meski sudah banyak calon berusaha untuk calon tunggal tapi dengan putusan MK di waktu itu bisa menghidupkan demokrasi setelah sempat tersandera untuk banyak tempat berusaha untuk melawan kotak Kosong. Sekali lagi MK memberikan ruang demokrasi yang baik bagi Republik ini. 

Mungkin keputusan MK mengejutkan bagi partai politik tapi sesungguhnya bagi rakyat ini kabar menggembirakan karena posisi hanya partai atau koalisi partai yang hanya dengan dua puluh persen saja yang kalau ini di teruskan maka akan sulit untuk lebih dari dua atau tiga pasang calon. Dan bila itu terus terjadi maka demokrasi akan terus dikangkangi dengan angka tersebut.

Rakyat sangat menantikan perubahan sistem demokrasi yang secara sengaja atau tidak selama ini menyederhanakan pilihan sebelum Mahkamah Konstitusi mengetok palu menghilangkan ambang batas presidential treshold.

Putra putri terbaik bangsa akan segera muncul karena masih sangat banyak potensi pemimpin ke depan, tentunya partai politik juga harus membuka ruang bagi para calon pemimpin sehingga tujuan partai politik membangun demokrasi bisa terlaksana dan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Kita semua sebagai bagian dari civil society tentunya sangat mendukung akan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, demokrasi harus tetap dikawal dan dijaga bersama, ambang batas dua puluh persen yang selama ini jadi momok yang menghantui partai untuk mencalonkan jagoan mereka sebagai peserta pilpres kini sudah hilang.

Sekarang yang menjadi soal selanjutnya adalah sudah siapkah partai politik menyiapkan siapa yang akan mereka usung untuk kontestasi pilpres mendatang.

Dan yang terakhir adalah selamat datang para calon pemimpin bangsa, kini tugas anda memulai meyakinkan partai politik untuk mengusung anda dan meyakinkan kami sebagai masyarakat untuk memilih di 2029 dengan rekam jejak yang sudah ada pada para calon pemimpin.

Selamat datang era banyak pilihan calon pemimpin bangsa. Semoga ke depan kita diberikan calon pemimpin yang berkualitas dan bisa memimpin negara ini sehingga menjadi negara yang Baldatun Toyibatun Wa Robbun Ghofur.

***

*) Oleh : Fajar Isnaeni, Akademisi/Puket III STAI DARUL ULUM Banyuwangi, Sekretaris Mabincab PC PMII Banyuwangi dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi UNTAG Surabaya.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.