TIMES MALANG, JEMBER – Di era globalisasi, tenaga migran menjadi tulang punggung penting dalam mendukung roda perekonomian dunia. Mereka adalah individu-individu pemberani yang meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan komunitas yang mereka tinggalkan. 

Namun, kenyataan pahit sering kali menyelimuti perjalanan mereka: eksploitasi, diskriminasi, hingga ancaman terhadap keselamatan jiwa mereka adalah isu yang kerap terdengar. Dalam menghadapi realitas ini, maqashid syariah sebagai panduan nilai universal Islam memberikan arahan tegas untuk menjaga jiwa basyariyah-kemanusiaan mereka yang tak ternilai.

Prinsip maqashid syariah yang menempatkan perlindungan jiwa (hifzh an-nafs) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam adalah landasan kuat yang relevan untuk mengadvokasi hak-hak tenaga migran. 

Mereka bukan sekadar tenaga kerja yang digaji untuk jasa yang diberikan, tetapi juga manusia yang memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan dihargai martabatnya. Perlindungan terhadap jiwa mereka adalah amanah moral yang harus dipikul oleh semua pihak: negara, masyarakat, bahkan individu.

Sayangnya, ketidakadilan terhadap tenaga migran masih terus terjadi, bahkan dalam dunia yang semakin terbuka ini. Banyak di antara mereka mengalami kekerasan fisik dan psikis, bekerja di bawah tekanan berlebihan tanpa jaminan keselamatan kerja, hingga dihadapkan pada situasi hukum yang tidak memadai. 

Semua ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai maqashid syariah, di mana kehidupan manusia seharusnya dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek.

Islam dengan jelas mengajarkan pentingnya menjaga jiwa manusia sebagai amanah paling mendasar. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT yang berbunyi, “Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia” (QS. Al-Maidah: 32). 

Ayat ini menegaskan betapa agungnya nilai kehidupan, yang melampaui batas individu dan mencerminkan kemuliaan manusia sebagai ciptaan Allah. Maka, memberikan perlindungan bagi tenaga migran yang rentan bukan hanya tindakan baik, tetapi juga bagian dari kewajiban syar’i dan tanggung jawab moral yang harus dijunjung tinggi.

Perlindungan tenaga migran juga memiliki dimensi keadilan yang tak bisa diabaikan. Banyak negara tujuan tenaga migran cenderung memandang mereka sebagai tenaga murah yang dapat dimanfaatkan tanpa memikirkan kesejahteraan mereka. Padahal, kontribusi tenaga migran dalam perekonomian sangat signifikan, baik bagi negara asal maupun negara tujuan. 

Ironisnya, mereka yang bekerja di sektor-sektor paling sulit, seperti konstruksi, pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Inilah saatnya maqashid syariah menjadi bingkai moral dalam merumuskan kebijakan yang adil dan beradab.

Melindungi tenaga migran adalah wujud nyata dari menjaga jiwa basyariyah. Hal ini berarti memastikan bahwa mereka bekerja dalam kondisi yang aman, mendapatkan upah yang adil, dan memiliki akses terhadap perlindungan hukum. 

Negara pengirim dan penerima tenaga migran harus memastikan bahwa sistem migrasi tenaga kerja tidak membuka celah eksploitasi. Perjanjian bilateral antara negara, pengawasan ketat terhadap agen tenaga kerja, serta sistem pengaduan yang efektif menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik yang harus diwujudkan.

Lebih dari itu, penghormatan terhadap tenaga migran juga melibatkan masyarakat di negara tujuan. Stigma dan diskriminasi yang kerap dialami tenaga migran sering kali datang dari masyarakat lokal yang memandang mereka sebagai warga kelas dua. 

Padahal, Islam mengajarkan pentingnya ukhuwah insaniyah-persaudaraan universal-di mana setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati tanpa memandang asal usul atau pekerjaannya. Peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung sangat penting dalam memberikan rasa aman dan penghormatan bagi tenaga migran.

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin tidak hanya menawarkan nilai-nilai moral, tetapi juga solusi konkret dalam melindungi hak-hak tenaga migran. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip maqashid syariah benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan tindakan. 

Melalui perlindungan tenaga migran, kita tidak hanya menjaga mereka yang bekerja jauh dari rumah, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Pada akhirnya, perlindungan tenaga migran adalah cerminan sejati dari komitmen kita terhadap nilai-nilai maqashid syariah, khususnya hifzh an-nafs. Kita diingatkan bahwa manusia, dengan segala perjuangannya, adalah makhluk yang harus dihormati dan dijaga kehidupannya. 

Jika perlindungan ini dapat diwujudkan, maka dunia tidak hanya akan lebih adil, tetapi juga menjadi tempat yang lebih manusiawi dan penuh berkah bagi semua.

***

*) Oleh : Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M., Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.