TIMES MALANG, MALANG – Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyatakan, Pemprov Jatim mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian RI sebanyak 1,4 juta vaksin, untuk mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. 

"Pemprov Jatim mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian RI sebanyak 1,4 juta vaksin. Sementara, kebutuhan vaksin 6-7 juta. Sehingga, ini akan terus dimasifkan seiring dengan terjadinya peningkatan (kasus PMK)," kata Pj Gubernur Adhy Karyono saat meninjau proses vaksinasi di kandang komunal KOP SAE, di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Sabtu (11/1/2025). 

Dijelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mempercepat vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus PMK pada hewan ternak. 

''Kita betul-betul mengantisipasi masuknya kembali wabah PMK, dengan memulai dari kebijakan, terutama memperketat jalur lalu lintas perdagangan sapi dan ternak lainnya. Kami juga meminta kepada koperasi dan perusahaan (peternakan) besar agar bisa mandiri (vaksinasi)," terang Pj Gubernur Jatim. 

Apa yang sudah dilakukan di kandang komunal KOP SAE Pujon ini, menurutnya, bisa menjadi contoh dengan dilakukannya vaksinasi, pemberian vitamin, dan pengobatan ternak yang sakit. 

Adhy Karyono lantas menyebut, sudah menanggung dengan menyiapkan 25 ribu vaksin yang sedang berjalan. Selain itu, juga ditambahkan dari APBD untuk penyediaan 325 ribu vaksin. 

Data di Pemprov Jatim terkait PMK, lanjutnya, per 1 Desember 2024 sampai 10 Januari, tercatat ada 11.317 ternak terkena PMK. Akan tetapi, kondisinya itu 70 persen dalam proses penyembuhan. 

"Sebanyak 22 persen sudah sehat kembali, sisanya memang ada yang mati. Kemudian ada yang dipotong paksa, tapi ini belum besar,  persentasenya 3 persen dari total populasi," terang Pj. Gubernur Jatim. 

Hingga saat ini, Adhi menyebutkan bahwa PMK ini masih bisa tertangani. Adapun kebijakan untuk menutup perdagangan pasar hewan selama 14 hari, sebenarnya belum sampai ke sana dulu. Alasannya, karena lebih mempertimbangkan  bagaimana urusan ekonomi masyarakat, sementara pemerintah juga melakukan langkah-langkah untuk mencegah itu. 

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto yang turut mendampingi kunjungan Pj Gubernur Jatim menyatakan, di wilayah Kabupaten Malang untuk sapi perah hampir secara keseluruhan aman. 

"Artinya, PMK ini terjadi pada sapi-sapi potong. Nah, sebaran sapi potong inilah yang mesti mendapatkan pendampingan secara khusus," tandasnya. 

Dikatakan Didik, pada sejumlah wilayah di kecamatan, dari jumlah yang terdata Pemerintah Kabupaten Malang, sekitar 616 ekor sapi sampai hari ini terjangkit PMK. Namun demikian, 60 persen tercatat sudah sembuh. 

Ditegaskan Wabup Malang, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi untuk menganggarkan penanganan PMK ini melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). 

"Kemarin Bapak Bupati Malang sudah rapat, artinya ada anggaran melalui anggaran BTT yang kita persiapkan. Anggaran BTT tersebut bisa turun, saat ada instruksi kedaruratan (PMK)," tandas Wabup Didik.

Wabup Malang mengungkapkan untuk wilayah Pujon sampai saat ini belum ditemukan sapi dan hewan ternak lainnya terjangkit PMK.

“Artinya Kecamatan Pujon aman dari PMK,” pungkas Wabup Malang. (*)