TIMES MALANG, SEMARANG – Pemilu Iran yang digelar paska kepergian Presiden Ebrahim Raisi akibat kecelakaan helikopter Minggu (19/5/2024), memberikan kabar yang cukup mengejutkan. Tak disangka, politikus reformis berlatarbelakang dokter bedah jantung, Masoud Pezeshkian, berhasil memenangi pemilu Iran (putaran kedua). Dilansir dari BBC (10/7/2024), Pezeshkian meraih dukungan 53,7 persen atau 16,3 juta suara. Sedangkan rivalnya, tokoh ultrakonservatif Saeed Jalili mendapat sokongan 44,3 persen atau 13,5 juta suara sah rakyat Iran.

Banyak sumber menyebut, pemilu pada putaran pertama hanya diikuti 40 persen dari jumlah pemilih di Iran. Namun entah apa yang melatarbelakanginya, jumlah partisipasi pemilih meningkat menjadi 49,8 persen dalam pemilu putaran kedua. Fenomena anomali kenaikan jumlah pemilih Iran itu setidaknya menunjukkan masih adanya harapan baru bagi keberlangsungan masa depan ‘Negeri para Mullah’ itu. Atau mungkin saja fenomena itu karena adanya ‘semacam konsesus’ di akar rumput untuk berkomitmen bersama membangun Iran di masa yang akan datang.

Di lain sisi, diberikannya ‘restu’ Pezeshkian oleh Dewan Wali yang notabene terdiri atas tokoh-tokoh ulama (konservatif) serta para ahli untuk mengikuti kontestasi Pilpres Iran 2024 seakan menjadi isyarat adanya konsensus bersama di level atas (penguasa). Sebab saat menjelang pemilihan presiden 2021 lalu, badan yang memeriksa kredibilitas agama dan pandangan revolusioner para kandidat ini telah melarang keikutsertaan tokoh-tokoh reformis dan moderat untuk terlibat dalam pencalonan presiden, termasuk Pezeshkian.

Fenomena politik memang sangat menarik, dan sifatnya selalu dinamis. Dan terpilihnya Pezeshkian sebagai penerus Raisi mungkin sudah menjadi suratan takdir. Namun yang lebih substansial, Pezeshkian memang telah menyatakan kesetiaannya pada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, usai mendapatkan restu dari Dewan Wali. Ia juga berjanji akan melakukan moderasi pandangan konservatif yang lazim berlaku di tanah Persia. Bisa jadi, itu juga bagian dari sinyal melunaknya kebijakan dalam maupun luar negeri Iran.

Normaliasi Hubungan dengan Barat

Mengutip detik.com (7/7/2024), juru bicara Uni Eropa Nabila Massrali disebut telah memberikan ucapan selamat atas kemenangan Pezeshkian dalam Pilpres Iran. Massrali juga menambahkan bahwa blok yang beranggotakan 27 negara itu siap untuk terlibat dengan pemerintahan baru Iran sejalan dengan kebijakan keterlibatan kritis Uni Eropa. Tapi lain halnya dengan Amerika Serikat (AS), dikabarkan masih ragu atas agenda perubahan yang diusung Pezeshkian terutama dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Meski demikian, Pezeshkian dalam seruan kampanyenya akan membangun kembali "hubungan konstruktif" dengan negara-negara AS dan Barat dalam rangka mengeluarkan Iran dari isolasi Barat. Dia juga berjanji akan mendukung menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar. Komitmen Pezeshkian itu diusung untuk membenahi krisis dalam negeri akibat sanksi-sanksi yang dilayangkan Barat.

Iran dan AS dalam rekam jejak sejarahnya memang sering mengalami pasang surut. Kurang lebih dalam satu dekade terakhir, misalnya, pada 2012, AS menjatuhkan sanksi pada bank asing jika gagal menurunkan impor minyak dari Iran. Jatuhnya angka penjualan minyak mengakibatkan ekonomi Iran memburuk. 

Lalu, Amerika dan Iran mulai mengadakan pembicaraan rahasia yang makin intensif terkait isu nuklir pada 2013. Di tahun yang sama, Presiden Iran Hassan Rouhani membangun komunikasi dengan Presiden AS, Obama. Dalam rangka pengurangan sanksi, Iran terlibat dalam penandatanganan ‘Joint Plan of Action’ yang disebut juga ‘Iran Nuclear Deal’ bersama dengan Amerika, Inggris, China, Prancis, Jerman, dan Rusia (detik.com. 11/1/2020).

Sayangnya, pada 2018, Presiden Trump kembali menjatuhkan sanksi bagi Iran dan menuduh ‘Islamic Revolutionary Guard’ sebagai organisasi teroris. Hubungan pun kembali renggang, lantaran Iran terlibat membantu serangan militer terhadap kedutaan Amerika di Irak. 

Di sisi lain, sepak terjang Iran dalam geopolitik Timur Tengah sangat mengganggu kepentingan AS dan Barat dalam konflik Israel-Palestina. Fakta itu juga diperparah adanya kebijakan luar negeri Iran di era Khomeini yang menolak “imperialisme” AS dan sekutunya: Israel, di belahan Timur Tengah (BBC, 15/4/2024).

Arti Penting Cina

Di luar upaya normalisasi hubungan Iran dengan AS dan Barat, Cina yang kebanyakan orang menyebut sebagai raksasa ekonomi baru dari Asia terasa memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan Iran. Selain memiliki kedekatan bilateral, Cina adalah mitra dagang strategis Iran. Dikutip dari The Iran Primer, hubungan utama antara Teheran dan Beijing sejak awal abad ke-21 adalah ekonomi, yang sebagian besar didasarkan pada perdagangan minyak dan barang konsumsi.

Cina membeli minyak Iran untuk mendorong industrialisasi, sementara menjual mesin, elektronik, dan peralatan ke Iran untuk memperluas pasar globalnya. Dilansir dari BBC (6/5/2024), China merupakan negara tujuan 80 persen ekspor minyak Iran (1,5 juta barel per hari). Bahkan, ekspor minyak Iran mencapai level tertinggi dalam enam tahun terakhir (kuartal I 2024) yang mencapai 35,8 miliar dolar AS (setara Rp 575,83 triliun).

Dalam membangun hubungan yang lebih mesra, pada 2021, Iran dan Tiongkok menandatangani perjanjian kerja sama strategis selama 25 tahun untuk mempererat hubungan ekonomi dan keamanan. Lalu pada 2023, kedua negara menandatangani 20 nota kesepahaman tambahan tentang perdagangan, transportasi, teknologi, pariwisata, pertanian, dan respons krisis untuk mengambil langkah-langkah yang lebih spesifik pada kesepakatan sebelumnya. Kedua pemimpin pun tercatat pernah saling kunjung ke negara masing-masing (Antara, 16/2/2023).

Cina di Asia Tengah juga berperan sebagai ‘juru runding’ dibalik rekonsiliasi hubungan Iran versus Arab Saudi, yakni dua negara yang sebelumnya dikenal sebagai ‘musuh bebuyutan’ di Timur Tengah. Kehadiran Cina di Timur Tengah setidaknya memberikan kejutan terbesar perkembangan diplomasi di kawasan Timur Tengah (Musthafa Abd Rahman, Kompas, 17/3/2023).

Cina memang bukanlah satu-satunya mitra Iran yang membawa kemajuan ekonomi domestiknya. Namun dilihat dari akar sejarahnya hubungan bisnis Teheran-Beijing nampaknya akan terus berlanjut, seiring dengan kebijakan luar negeri Beijing yang belakangan ini terus merangsek menuju kawasan Asia Tengah. Apalagi Cina adalah raksasa ekonomi baru di Asia, yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri baik bagi Iran maupun negara-negara kawasan lainnya.

Berdasarkan proyeksi ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF) kontribusi Cina terhadap produk domestik bruto (PDB) global disebut mencapai 22,6 persen. Sedangkan menurut Bloomberg seperti dikutip Kompas (18/4/2023), PDB China bahkan melampaui raksasa ekonomi India (12,9 persen) dan AS (11,3 persen). 

Jadi, kemungkinan akan sulit bagi Teheran untuk memutus hubungan dagang dengan Beijing. Lantas, bagaimana hubungan dengan AS dan Barat? Iran di bawah Pezeshkian kemungkinan akan membuka ‘kran’ diplomatik dengan Barat untuk mengatasi krisis dalam negerinya. 

***

*) Oleh : Didik T. Atmaja, Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Peneliti Sino-Nusantara Institute.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.