TIMES MALANG, JAKARTA – Sistem presidential threshold (PT) yang telah menjadi perbincangan panjang di Indonesia kini telah dihapuskan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini memberikan angin segar bagi partai politik (parpol) yang sebelumnya kesulitan untuk meloloskan calon presiden (capres) karena tidak memenuhi ambang batas minimum perolehan suara nasional sebesar 20%.

Dengan dicabutnya PT, pertanyaan besar yang kini muncul adalah bagaimana eksistensi parpol dalam politik Indonesia ke depan?

Pada dasarnya, penghapusan PT memberi kebebasan lebih bagi partai-partai kecil untuk turut serta dalam pemilihan presiden. Sebelumnya, hanya partai dengan kekuatan besar yang mampu mencalonkan capres, sementara partai kecil harus berkoalisi untuk mencapainya. 

Hal ini menciptakan ketimpangan dalam representasi politik, di mana suara dari masyarakat yang memilih partai kecil cenderung terpinggirkan. Dengan hilangnya PT, kini setiap partai berpeluang untuk mengusung calon presiden mereka sendiri, membuka jalan bagi beragam ide dan pilihan politik untuk tampil lebih leluasa.

Namun, penghapusan PT juga menimbulkan tantangan baru. Tanpa adanya ambang batas, pemilu presiden dapat menjadi semakin terfragmentasi, dengan banyaknya calon yang bersaing tanpa ada konsolidasi yang jelas. 

Ini berpotensi menciptakan kekacauan di tengah masyarakat yang bingung harus memilih di antara banyaknya pilihan capres yang ada. Selain itu, fragmentasi ini dapat mengurangi kekuatan koalisi politik yang sebelumnya menjadi tulang punggung dalam membentuk pemerintahan yang solid.

Bagi parpol itu sendiri, penghapusan PT seakan membuka dua kemungkinan. Di satu sisi, mereka memiliki lebih banyak kebebasan untuk menentukan arah politik dan membangun koalisi dengan cara yang lebih fleksibel. 

Di sisi lain, hal ini juga memaksa mereka untuk lebih cermat dalam membangun basis suara, karena mereka tidak lagi bisa mengandalkan ambang batas untuk mempermudah proses pencalonan presiden. Setiap parpol harus berjuang untuk memperluas dukungan mereka dan mengedepankan visi serta program yang lebih konkret agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi partai besar, penghapusan PT tidak serta-merta menjamin kemenangan dalam pilpres. Mereka tetap harus menghadapi kenyataan bahwa partai kecil yang sebelumnya terpinggirkan kini dapat bergerak lebih leluasa. 

Tentu saja, ini bisa menjadi tantangan besar dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Namun, dalam konteks demokrasi, hal ini justru dapat meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri dengan memberi ruang bagi lebih banyak aspirasi rakyat.

Di sisi lain, partai kecil yang sebelumnya kesulitan karena terhalang PT kini bisa lebih bebas mengembangkan strategi politik mereka. Mereka bisa mencalonkan capres sendiri atau bahkan membangun aliansi dengan partai lain tanpa terkendala ambang batas yang kaku. 

Namun, tantangan terbesar bagi mereka adalah bagaimana menjaga eksistensinya di tengah gelombang arus politik yang sangat dinamis. Tanpa sumber daya yang cukup, mereka harus bekerja keras untuk membangun kekuatan politik yang cukup signifikan agar dapat bersaing dengan partai-partai besar.

Selain itu, penghapusan PT juga menuntut partai-partai untuk lebih mendalam dalam memetakan strategi politik mereka. Setiap partai harus memahami betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak hanya mengandalkan cara-cara lama yang sudah mulai kehilangan daya tarik. 

Inovasi dalam politik dan cara berkomunikasi dengan pemilih menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, media sosial dan teknologi informasi akan memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan politik.

Eksistensi parpol dalam sistem politik Indonesia pasca penghapusan PT juga sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menciptakan platform politik yang inklusif. Partai politik harus mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan, serta mendengarkan aspirasi kelompok minoritas yang selama ini mungkin terabaikan. Kekuatan politik sebuah partai akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menarik pemilih dari berbagai kalangan.

Selain itu, penghapusan PT dapat mempertegas pentingnya aliansi strategis antar parpol. Koalisi yang terbangun harus lebih berbasis pada kesamaan visi dan program, bukan sekadar tujuan untuk mengusung capres. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan tidak terpecah belah karena terlalu banyak kepentingan yang berbeda-beda.

Meski begitu, para pengamat juga mengingatkan bahwa penghapusan PT tidak berarti menyelesaikan semua masalah dalam sistem politik Indonesia. Masih ada tantangan besar terkait dengan politik uang, mobilisasi massa yang kurang sehat, dan kualitas kandidat yang sering kali lebih ditentukan oleh popularitas daripada kapabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi lebih lanjut untuk memperbaiki kualitas politik dan memastikan bahwa pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Secara keseluruhan, meski penghapusan PT memberikan ruang lebih bagi parpol untuk berkembang, tantangan bagi mereka juga semakin besar. Parpol harus lebih cerdas dan adaptif dalam menghadapi perubahan ini agar dapat terus eksis dalam pusaran politik Indonesia yang semakin dinamis. Ke depan, yang terpenting adalah bagaimana parpol menjaga relevansinya dengan memilih jalan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.

***

*) Oleh : Abdullah Fakih Hilmi AH, S.AP., Akademisi dan Wirausahawan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.