TIMES MALANG, YOGYAKARTA – Banyak pihak menyebut bahwa digitalisasi adalah jalan untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk bisa berkembang karena tidak terbatasi oleh waktu dan jarak. Digitalisasi dianggap mampu untuk menghilangkan kesenjangan karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan proses jual beli. 

Namun jika ditilik lebih dalam, apakah ekonomi digital benar-benar mampu mengurangi kesenjangan atau justru memperlebar ketimpangan ekonomi?

Di tahun 2024 Ada beberapa peristiwa yang mewarnai perjalanan perekonomian nasional yang sedang masuk tahap proses digitalisasi. Di sektor industri perdagangan perusahaan teknologi global ByteDance Ltd. Mengakuisisi Tokopedia dan menggabungkan antara social media dengan e-commerce menjadi social-commerce. 

Di sektor industri keuangan QRIS berkembang pesat menjadi metode pembayaran yang digunakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Pada bulan Agustus transaksi QRIS tumbuh pesat 217% dengan total pengguna sebanyak 55 juta dan jumlah merchant 33,7 juta. 

Berbagai platform e-commerce, transportasi daring, hingga edukasi berbasis daring bertumbuh pesat terutama setelah pandemi Covid-19. Pandemi mengakselerasi proses adopsi teknologi digital karena terbatasnya aktivitas masyarakat sehari-hari secara fisik.

Ekonomi digital dapat menjembatani kesenjangan di masyarakat karena mampu memberikan akses luas kepada pelaku kecil dan menengah serta masyarakat di berbagai daerah. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan pada tahun 2024 ada sekitar 20 juta UMKM kini telah memanfaatkan ekosistem digital, nilai ini meningkat dari 13 juta UMKM di tahun 2020. 

Besarnya animo UMKM pada Ekosistem ekonomi digital karena mampu memberikan jangkauan pasar yang luas kepada UMKM, tidak perlu menyewa toko dan juga tanpa harus melakukan promosi berbayar yang dapat membebani keuangan UMKM. 

Namun, ekonomi digital itu bukan tanpa sisi gelap yang dapat diabaikan begitu saja. Walaupun memberikan peluang, kondisi akses internet yang tidak merata malah dapat memperbesar ketimpangan antara mereka yang memiliki akses dan mereka yang tidak. 

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan total penetrasi internet saat ini masih terkonsentrasi di kota yaitu sebesar 69,5% sementara di desa sebesar 30,5%. Kondisi ini menciptakan situasi digital divide yang signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. 

Dengan semakin meningkatnya ekonomi digital kelompok pekerja juga menghadapi tantangan besar. Otomasi operasional yang didorong oleh perkembangan teknologi secara perlahan namun pasti menggantikan pekerjaan manual di berbagai sektor. 

Bank Dunia mengungkapkan ada 30% pekerjaan di Indonesia yang akan digantikan oleh mesin dan AI kedepannya. Kelompok pekerja dalam kategori berketerampilan rendah akan menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan. 

Platform digital seperti e-commerce atau transportasi online yang sebelumnya menjadi disrupsi perusahaan besar dan memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat semakin lama mulai menuju kondisi model ekonomi winner takes all. 

Perusahaan besar mulai merubah model bisnis dan ikut juga memanfaatkan platform digital sehingga walaupun ekonomi digital tumbuh pesat, profit akan didapatkan oleh segelintir perusahaan besar. UMKM akan kembali tidak dapat bersaing secara adil karena perusahaan besar yang semakin banyak yang menciptakan kondisi bisnis yang semakin kompetitif.

Pemerintah harus hadir untuk memastikan ekonomi digital tetap kompetitif. Pertama, Pemerintah harus memastikan akses internet mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. 

Pemerintah bisa memanfaatkan teknologi satelit seperti yang dipraktekkan oleh StarLink karena terbukti mampu memberikan akses internet kepada masyarakat terpencil tanpa harus membangun infrastruktur yang sulit mengingat bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi. 

Kedua, Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital terutama bagi masyarakat pedesaan dan kelompok pekerja yang masuk dalam kategori terancam oleh otomasi mesin dan AI. Pelatihan berbasis komunitas dapat menjadi alternatif yang cocok untuk dapat meningkatkan skill dan kemampuan agar dapat tetap kompetitif ke depannya. 

Ketiga, Pemerintah perlu menetapkan aturan yang adil agar terciptanya persaingan yang sehat dan melindungi pelaku UMKM dari monopoli yang dipraktikkan oleh perusahaan besar. 

Hal yang paling mudah adalah pemerintah membatasi kegiatan diskon berlebihan atau bakar uang yang sering dilakukan oleh perusahaan besar. Diskon berlebihan akan menggiring konsumen untuk selalu membeli kepada perusahaan tersebut sehingga UMKM tidak mampu bersaing lagi. 

Keempat, Pemerintah memberikan insentif fiskal seperti subsidi pajak bagi UMKM yang beralih kepada platform digital serta insentif pengembangan teknologi kepada UMKM agar mampu mengakses teknologi secara optimal. Langkah ini diterapkan oleh Kanada dengan memberikan sejumlah dana bagi UMKM untuk dapat mendirikan toko online sehingga ekosistem digital tetap menjadi ekosistem yang sehat untuk berkompetisi. 

Ekonomi digital secara umum memiliki peluang dan tantangan. Ekonomi digital bisa menghilangkan kesenjangan namun jika tidak dimanfaatkan secara baik malah dapat memperlebar ketimpangan. 

Melalui kebijakan yang tepat seperti aturan yang melindungi UMKM dan peningkatan literasi teknologi masyarakat secara luas, Indonesia bisa memanfaatkan ekonomi digital sebagai pijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Tanpa langkah-langkah yang kongkrit, ekonomi digital hanya akan menjadi alat monopoli perusahaan besar, sementara UMKM akan tetap tertinggal.

***

*) Oleh : Fitria Nurma Sari, Dosen Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.