TIMES MALANG, MALANG – Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Prof Nazaruddin Malik, mengatakan, pemerintah harus bisa menentukan skala prioritas dalam pembangunan di setiap daerah. Menurutnya, hal itu menjadi kunci agar pembangunan bisa berdampak langsung kepada masyarakat.

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Malang) ini mengungkapkan, keterbatasan dana masih menjadi problem utama pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Karena itu, pemilihan skala prioritas yang tepat adalah hal kursial untuk dilakukan agar kepuasan masyarakat atas public utilities setara dengan pajak yang dibayar.

Nazar juga menilai bahwa prioritas yang tepat dalam pembangunan infrastruktur menjadi salah satu solusinya. Ini bisa dilakukan oleh kepala daerah berbagai daerah di Indonesia.

Setidaknya, daerah-daerah bisa menyelesaikan dulu masalah infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Ditambah dengan kemudahan akses jalan di tiga bidang itu.

Nazar memberikan contoh pada infrastruktur bidang wisata. Menurutnya, ketika orang selesai menikmati tempat wisata, seharusnya orang tersebut bisa bekerja lebih giat.

Wisata diharapkan mengembalikan energi untuk produktif. Tujuan itu tidak akan tercapai ketika kondisi pariwisata mengecewakan. Tak terkecuali akses menuju lokasi wisata.

Kemudian infrastruktur di bidang pendidikan. Minimal akses pendidikan dasar bagi masyarakat terpenuhi seluruhnya. Itu bisa dievaluasi dari seberapa banyak perbandingan anak usia sekolah dengan yang bersekolah atau Angka Partisipasi Murni (APM). Misalnya APM tingkat SD di Kota Malang sebesar 99,50 persen, Kota Batu 99,98 persen, dan Kabupaten Malang sebesar 98,63 persen.

“Pemetaan data semacam itu bisa di jadikan dasar untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Jadi, prioritas penggunaan anggarannya digunakan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah bisa menuntaskan pendidikan dasar lebih dulu. Adapun untuk memaksimalkan APM adalah pendidikan gratis. Namun untuk dapat mewujudkannya, masyarakat harus tertib dan ikhlas membayar pajak,” katanya.

Hal serupa juga harus dilakukan di bidang kesehatan. Keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Misalnya seberapa dekat jarak tempat tinggal mereka dengan fasilitas kesehatan. Ukuran akhirnya bisa bermacam-macam. Seperti angka kematian ibu setelah melahirkan, Tuberculosis (TBC), stunting, hingga ketersediaan jumlah tenaga kesehatan (nakes).

Sebagai contoh, berdasar data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) di Malang Raya, dalam 1,5 tahun, sudah ada sekitar 39 ibu hamil yang meninggal. Data itu bisa menjadi bahan untuk mengambil kebijakan tentang pembangunan infrastruktur kesehatan.

“Terpenuhinya infrastruktur tiga bidang di atas perlu ditunjang dengan kelayakan akses jalan. Kelayakan jalan akan menunjang banyak hal, termasuk memecahkan masalah kendala pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri,” tambahnya.

Adapun salah satu sumber anggaran untuk infrastruktur yakni APBD. Di dalamnya terdapat pajak daerah.

Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan dana yang sangat besar. Maka, lembaga eksekutif dan legislatif harus mampu mendistribusikannya sesuai kondisi di lapangan. Ini menjadi solusi tepat bagi berbagai daerah di Indonesia. (*)