TIMES MALANG, MALANG – Banyaknya jumlah bangunan sekolah negeri yang mengalami kerusakan, sudah menjadi atensi dewan. Yakni, mendorong penanganan semua sekolah rusak, untuk dituntaskan sampai 2026 mendatang. 

"Kami sudah melakukan pembahasan bersama (Tim Anggaran) Pemkab Malang. Memang, kami ingin agar masalah bangunan sekolah rusak bisa dituntaskan sampai 2026. Sudah kami perjuangkan, melalui kebijakan anggaran APBD," terang Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, kepada TIMES Indonesia, Senin (20/1/2025). 

Dikatakan, untuk menangani sekolah negeri yang rusak, bisa dibiayai dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, dari ABPD Kabupaten Malang, termasuk melalui aspirasi pokok pikiran (pokir) anggota dewan. 

Zia menegaskan, penanganan sekolah rusak sudah diupayakan masuk pagu indikatif APBD induk tahun anggaran 2025 ini. 

Kunjungan Bupati Malang, di SDN 02 Wringinanom, Poncokusumo, yang mengalami kerusakan, belum lama ini. (Foto: Amin/TIMES Indonesia)

"Memang untuk 2025 ini, penanganan tidak bisa langsung semuanya, diprioritaskan yang butuh ditangani segera karena rusak berat, dan yang ambruk, seperti dialami beberapa SDN," terang pria yang juga anggota Banggar DPRD Kabupaten Malang ini. 

Terkhusus penanganan melalui pokir anggota dewan, kata Zia, memang menjadi menu kegiatan baru, yang dimungkinkan untuk diarahkan rehab sekolah rusak sesuai aspirasi masyarakat di dapil anggota dewan. 

Namun, untuk pagu pokir dan berapa titik lokasi sasarannya, diakui Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang ini, masuh belum detil ditentukan. 

Ratusan Sekolah di Kabupaten Malang Rusak 

Sebelumnya, Bupati Malang, HM Sanusi menyatakan, ada setidaknya 85 SDN rusak yang menjadi prioritas untuk ditangani tahun ini. Masing-masing sekolah rusak tersebut, akan mendapatkan bantuan APBD untuk rehab dengan alokasi kurang lebih Rp70 juta. 

Sejumlah SDN rusak ini, juga dilihat secara langsung Bupati Malang bersama anggota dewan, selama kegiatan Sambang Desa ke semua wilayah kecamatan. 

Bupati Sanusi mengatakan, penanganan SDN rusak ini rencananya paling cepat dimulai Maret 2025 mendatang, dan dikerjakan secara swakelola. 

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwaji mengungkapkan, tercatat saat ini terdapat 282 sekolah negeri rusak. Ia merinci, sebanyak 206 SD Negeri dan 76 SMP Negeri mengalami kerusakan. 

Banyaknya sekolah negeri rusak di Kabupaten Malang tersebut, menurutnya membutuhkan bantuan untuk memperbaikinya. Karena itu, kata Suwaji, pihaknya berharap juga bisa dibantu melalui program pokir dewan.

Ia menyebutkan, untuk melakukan perbaikan, ada beberapa sumber yang bisa digunakan. Selain APBD dan Pokir, bisa juga ke pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Termasuk ada pokir anggota dewan itu, kan bisa diarahkan ke bidang pendidikan," ujar Suwaji. 

Pihaknya juga memastikan mengajukan usulan perbaikan sekolah rusak ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena ada peluang. Informasinya, anggaran sebesar Rp 139 triliun se Indonesia, yang juga diperuntukkan penanganan sekolah rusak. (*)