Malang – DPRD Kota Malang mengingatkan seluruh pemangku kebijakan di tingkat akar rumput agar persoalan ekonomi warga tidak dibiarkan berkembang menjadi tragedi kemanusiaan.

Suryadi, Anggota DPRD Kota Malang, menegaskan bahwa peristiwa memilukan di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak berusia 10 tahun dilaporkan mengakhiri hidupnya karena orang tua tidak mampu membeli buku dan bulpen harus menjadi peringatan serius bagi semua daerah, termasuk Kota Malang.

Menurutnya, kejadian tersebut tidak boleh dipandang sebagai kasus yang jauh dari kehidupan masyarakat perkotaan. 

Sebaliknya, tragedi itu kata Suryadi harus dijadikan alarm bahwa persoalan sosial-ekonomi dapat berdampak fatal jika tidak segera ditangani.

“Kota Malang ini kota pendidikan, kota pariwisata, kota pusat perdagangan dan jasa, dan kota ekonomi kreatif. Marwah itu harus dijaga. Jangan sampai kita kecolongan oleh persoalan-persoalan kemanusiaan yang sebenarnya bisa dicegah,” tegas Suryadi, Sabtu (7/2/2026).

Ia menilai, pencegahan tragedi sosial semacam itu sangat bergantung pada kepekaan aparatur di tingkat paling bawah, seperti RT, RW hingga kelurahan. 

Menurutnya, pengurus wilayah harus lebih aktif dalam memantau kondisi warganya, bukan menunggu laporan atau keluhan.

“Pengurus wilayah harus peka. Jangan sampai ada warga yang menjerit dalam diam karena kesulitan ekonomi, apalagi sampai berdampak pada masa depan anak-anak,” ujarnya.

Suryadi menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. 

Ia mengingatkan, hak hidup layak bagi warga merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Ia juga menyoroti bahwa kondisi ekonomi yang terabaikan bisa berdampak luas, mulai dari tekanan mental, anak putus sekolah, hingga tindakan ekstrem yang merenggut nyawa.

Untuk itu, Suryadi mengingatkan bahwa setiap RT dan RW saat ini telah memiliki saluran komunikasi serta mekanisme aduan, baik secara formal maupun nonformal, termasuk melalui pesan singkat seperti WhatsApp, untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan namun belum terjangkau dalam pendataan pemerintah, tentunya tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

“Anggaran itu ada, tinggal kemauan dan kepekaan. Jangan sampai ada warga yang kelaparan, anak putus sekolah, atau tertekan secara mental hanya karena sistem tidak berjalan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Suryadi menegaskan Kota Malang harus benar-benar hadir sebagai kota yang aman dan manusiawi bagi warganya, terutama anak-anak. 

Ia menilai, citra Kota Malang sebagai kota pendidikan tidak boleh tercoreng oleh persoalan sosial yang semestinya bisa dicegah sejak dini.

Sebagai langkah konkret, ia mendorong agar RT, RW, dan kelurahan membangun sistem deteksi dini terhadap warga rentan, termasuk keluarga miskin, anak putus sekolah, dan warga yang mengalami tekanan sosial.

Suryadi juga membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ia menegaskan bahwa anggota DPRD harus hadir dan mudah diakses ketika masyarakat menghadapi persoalan.

“Kalau ada warga yang mengalami kesulitan, silakan hubungi anggota DPRD Kota Malang. Termasuk saya pribadi, siap dihubungi 24 jam. Negara tidak boleh kalah cepat dari penderitaan warganya,” pungkasnya. (*)