TIMES MALANG, MALANG – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yang dinilai kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Hal ini disampaikan lima fraksi di DPRD Kabupaten Malang saat rapat pandangan umum terhadap Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2023, Rabu (15/5/2024).

Lima fraksi yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra menyoroti realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023.

"Kami tetap mendorong agar Bupati terus meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung program pembangunan yang telah dicanangkan seperti 'Pembangunan Pariwisata Kreatif Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal'," ujar Sujono dari Fraksi Partai Golkar sekaligus juru bicara DPRD Kabupaten Malang saat menyampaikan pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mencatat bahwa Pendapatan Asli Daerah belum memenuhi target dengan realisasi hanya 81,80% dari target. Dalam hal ini, Pemkab Malang menargetkan Rp1,25 triliun, terealisasi hanya sebesar Rp 838 miliar saja.

Selain PAD,  Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti  pajak daerah yang terealisasi 95,27 perswn yang ditargetkan Rp476 miliar, ternyata hanya terealisasi Rp454 miliar. Kemudian retribusi daerah yang ditargetkan Rp119 miliar, terealisasi hanya Rp34 miliar atau hanya mencapai 28,94 persen dari target.

Fraksi PKB menekankan pentingnya intensifikasi dengan memaksimalkan administrasi dan teknologi aplikasi SiPanji untuk pembayaran pajak, serta meminta BUMD Bank Artha Kanjuruhan untuk meningkatkan pelayanan keuangan bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Fraksi Partai Golkar menyoroti rendahnya realisasi retribusi daerah sebesar 28,94% dan menekankan perlunya evaluasi serius karena hal ini terjadi dua tahun berturut-turut.

Adapau. Fraksi Partai NasDem juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang belum mampu memenuhi beberapa poin target PAD, dan belanja pemerintah harus berdampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas predikat WTP dan menekankan pentingnya penagihan pajak dan retribusi daerah termasuk piutang daerah yang tinggi.

Sujono menyatakan, Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun mendatang.

Hal-hal yang belum tersampaikan akan dibahas lebih mendalam dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sebagai catatan, Kabupaten Malang menerima penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.

Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, akan memberikan tanggapan dua minggu mendatang setelah berkomunikasi dengan bawahannya mengenai kritik dan saran dari Fraksi DPRD Kabupaten Malang. (d)