TIMES MALANG, MALANG – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menilai sektor perumahan di Jawa Timur kini berada pada titik krusial. Kebutuhan hunian terus meningkat, namun daerah tetap harus menjaga keberlanjutan lahan pangan yang menjadi penopang produksi nasional.

Hal itu disampaikan Emil Dardak saat menghadiri turnamen golf perdana APERSI Jatim dalam rangka HUT ke-27, Sabtu (22/11/2025). Ia menegaskan bahwa Pemprov Jatim memegang peran strategis dalam menyinergikan kebijakan perumahan lintas dinas di kabupaten/kota.

Menurut Emil, salah satu tugas penting adalah memastikan database kebutuhan dan ketersediaan rumah berjalan seiring dengan kesesuaian tata ruang. Termasuk di dalamnya kehati-hatian dalam menentukan status lahan yang masih menjadi basis produksi pangan.

“Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jawa Timur adalah tulang punggung produksi pangan nasional, sehingga lahan ini tidak bisa sembarangan dibuka. Namun kebutuhan perumahan juga sangat besar. Karena itu koordinasi kita harus semakin kuat,” ujar Emil, Sabtu (22/11/2025).

Ia juga menyoroti percepatan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Kuota nasional tahun ini naik dari 225 ribu menjadi 350 ribu unit.

“Tambahan 125 ribu unit itu hampir 60 persen. Dua hingga tiga bulan lalu, 60 persen kuota sudah terbangun. Itu sebabnya Pak Menteri Perumahan turun langsung ke Jawa Timur, berdialog dengan asosiasi untuk memastikan perizinan dipermudah dan persoalan teknis terselesaikan,” ungkapnya.

Emil menegaskan bahwa percepatan FLPP sangat krusial untuk menjamin akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah dan pengembang harus bergerak dalam satu arah.

“Kita wajib mematangkan rancangan tata ruang, menjaga LSD, tetapi tetap memastikan rakyat memperoleh hunian layak. Kolaborasi dengan ATR/BPN serta Kementerian Pertanian harus semakin solid,” tuturnya.

Turnamen golf APERSI Jatim menjadi salah satu momen konsolidasi para pengembang. Ketua APERSI PD Jatim, Makhrus Sholeh, menyampaikan bahwa sektor perumahan memang tumbuh, tetapi para pengembang masih menghadapi tantangan berat.

Makhrus menyebut sedikitnya empat tantangan utama: pembebasan lahan, perizinan termasuk regulasi terkait LSD, pembiayaan, serta kepastian tata ruang.

“Tantangan lahan sangat besar, selain itu ada persoalan perizinan dan aturan LSD. Untuk pembiayaan, kini ada skema KPP yang membantu. Kalau dulu KUR hanya Rp500 juta, sekarang bisa hingga 5 miliar,” katanya.

Makhrus juga memuji Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah dengan sistem perizinan terbaik di Jawa Timur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung seluruh investasi perumahan, termasuk kolaborasi dengan APERSI.

“Kontribusi APERSI sangat besar di Kabupaten Malang. Kami siap mengawal dari tata ruang hingga perizinan, sekaligus menyukseskan program Presiden membangun 3 juta rumah,” ucapnya. (*)