TIMES MALANG, MALANG – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang memediasi konflik dualisme yayasan yang menaungi SMK Turen dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kecamatan Turen, Sabtu (17/1/2026). Mediasi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Malang HM Sanusi, Kapolres Malang, Dandim 0818, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang.

Kedua pihak yayasan, yakni Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT) dan Yayasan Pendidikan Teknologi Waskito Turen (YPTWT) hadir dalam forum tersebut. Meski belum menghasilkan kesepakatan resmi, kedua belah pihak sepakat bahwa konflik internal yayasan tidak boleh mengganggu proses pendidikan dan hak belajar para siswa SMK Turen.

Bupati Malang HM Sanusi menegaskan bahwa fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan aman dan nyaman bagi peserta didik.

“Kita sudah sepakat, pendidikan diharapkan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Ini dalam rangka menyelamatkan hak pendidikan anak-anak agar mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman,” ujar Sanusi.

Dia menjelaskan, mediasi lanjutan akan kembali dilakukan pada Senin mendatang di Kantor DPRD Kabupaten Malang. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah akan menyodorkan draf kesepakatan kepada kedua belah pihak yayasan untuk ditelaah dan ditandatangani bersama.

“Nanti hari Senin kita ketemu lagi kedua belah pihak di kantor DPRD untuk membuat kesepakatan bersama. Kita yang memediasi dan menyaksikan dari Polres dan Kodim,” jelasnya.

Saat ditanya terkait kepastian aktivitas belajar siswa pasca mediasi awal ini, Sanusi menyampaikan bahwa teknis pelaksanaan pendidikan akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Namun secara prinsip, kedua yayasan telah menyatakan komitmennya agar pendidikan tetap berjalan tanpa gangguan.

“Untuk saat ini hasilnya, dari perwakilan kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat pendidikan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu. Soal teknisnya akan dibahas lagi setelah pertemuan hari Senin,” tegasnya.

Dalam posisi ini, Pemerintah Kabupaten Malang tidak bisa langsung memberikan kebijakan atas konflik yang berdampak pada kegiatan belajar di SMK Turen. Karena pengelolaan SMA sederajat ada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun Bupati mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur atas hal ini.

"Setelah saya lapor, saya diminta untuk memediasi kedua belah pihak oleh Gubernur. Sehingga mediasi ini bisa kita langsungkan," kata dia.

Pemerintah Kabupaten Malang berharap, melalui proses mediasi yang difasilitasi Forkopimda, konflik yayasan SMK Turen dapat segera diselesaikan secara damai dan tidak berdampak pada keberlangsungan pendidikan ribuan siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut. (*)