TIMES MALANG, MALANG – Pemilu 2029 akan menjadi titik balik penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya setelah era panjang koalisi pragmatis, partai politik memiliki peluang nyata mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri, tanpa harus beramai-ramai membangun gerbong koalisi raksasa. 

Ambang batas pencalonan yang selama ini menjadi pagar tinggi kekuasaan, pelan-pelan kehilangan relevansinya baik karena putusan hukum, tekanan publik, maupun perubahan desain politik.

Perubahan ini tampak teknis, tetapi dampaknya politis sekaligus kultural. Selama dua dekade terakhir, demokrasi elektoral kita lebih mirip pasar malam koalisi: ramai, riuh, penuh tawar-menawar, tetapi sering kehilangan arah ideologis. Partai tidak sibuk menawarkan gagasan, melainkan menghitung kursi. Bukan memperdebatkan visi, tetapi membagi jatah.

Jika 2029 benar-benar membuka ruang bagi pencalonan mandiri oleh setiap partai, maka peta politik akan bergeser dari “politik dagang sapi” menuju “politik identitas ideologis” setidaknya secara teoritis. Namun, di situlah ujian sesungguhnya dimulai.

Selama ini, koalisi sering dijadikan tempat berlindung bagi partai yang rapuh secara kaderisasi dan gagasan. Mereka menumpang elektabilitas tokoh, menumpang logistik, bahkan menumpang popularitas. Ketika semua boleh mengusung sendiri, partai dipaksa bercermin: apakah mereka punya figur? Apakah mereka punya ide? Ataukah hanya punya logo?

Pemilu 2029 akan membelah partai ke dalam dua jenis: partai yang siap berdiri di atas kaki sendiri, dan partai yang selama ini hanya pandai bersembunyi di balik bendera orang lain.

Bagi partai besar, kesempatan ini adalah panggung pembuktian. Mereka dapat kembali menampilkan kader murni, bukan figur karbitan yang dipinjam dari luar pagar partai. Ini peluang menghidupkan kembali demokrasi internal yang selama ini mati suri. Konvensi kandidat, debat ideologis, dan adu rekam jejak bisa kembali menjadi tradisi, bukan formalitas.

Tetapi bagi partai menengah dan kecil, 2029 bisa menjadi tahun yang getir. Tanpa koalisi, mereka akan dihadapkan pada dilema: maju dengan risiko kalah telak, atau mundur secara elegan dari kontestasi nasional. Politik tidak lagi memberi ruang besar bagi penumpang gelap.

Dari sisi pemilih, situasinya juga tidak sederhana. Banyaknya calon dari berbagai partai berpotensi memperkaya pilihan, tetapi juga membuka peluang fragmentasi suara. 

Pilpres bisa berubah menjadi pasar ide yang ramai, tetapi juga pasar janji yang bising. Jika tidak diimbangi dengan literasi politik yang kuat, rakyat bisa kembali terjebak memilih wajah, bukan arah.

Lebih jauh, ada risiko lain yang lebih halus: personalisasi politik akan semakin menguat. Partai bisa saja mengusung calon sendiri, tetapi tetap bertumpu pada figur populer semata selebritas, tokoh viral, atau elite lama yang berganti baju partai. Jika ini terjadi, perubahan sistem hanya akan mengganti kemasan, bukan isi.

Dalam skenario terburuk, 2029 bukan menjadi era penguatan demokrasi, melainkan era fragmentasi kekuasaan. Presiden terpilih bisa saja menang dengan legitimasi tipis karena suara terbelah. Pemerintahan menjadi rapuh sejak hari pertama, tersandera parlemen yang terfragmentasi, dan kembali terjebak dalam koalisi transaksional pasca-pemilu. Artinya, kebebasan mencalonkan diri tidak otomatis melahirkan kedewasaan politik.

Namun, jika dikelola dengan benar, 2029 bisa menjadi laboratorium besar demokrasi Indonesia. Partai akan dipaksa kembali ke fungsi dasarnya: mendidik kader, merumuskan ideologi, dan menawarkan program nyata. Rakyat tidak lagi dijejali kompromi elite, tetapi dihadapkan pada pilihan yang lebih jujur: memilih arah, bukan sekadar pemenang.

Pertanyaannya bukan lagi: siapa yang paling kuat modalnya? Melainkan: siapa yang paling siap memimpin? Politik 2029 seharusnya menjadi arena adu kualitas, bukan adu logistik. Adu gagasan, bukan adu baliho. Adu integritas, bukan adu konsultan.

Tetapi sejarah mengajarkan kita satu hal: sistem boleh berubah, tetapi watak kekuasaan sering berjalan lebih lambat. Tanpa tekanan publik, transparansi pendanaan, dan penguatan demokrasi internal partai, kebebasan mencalonkan diri hanya akan melahirkan lebih banyak calon bukan lebih banyak harapan.

Karena itu, 2029 bukan sekadar soal aturan baru. Ia adalah pertaruhan besar: apakah partai politik ingin kembali menjadi rumah gagasan, atau tetap menjadi biro jasa kekuasaan. Jika partai memilih jalan pertama, demokrasi Indonesia akan naik kelas.

Jika memilih jalan kedua, kita hanya akan menyaksikan panggung yang lebih ramai, tetapi cerita yang tetap sama. Dan rakyat, sekali lagi, hanya menjadi penonton yang diminta bertepuk tangan lima menit di bilik suara lalu menunggu lima tahun berikutnya.

***

*) Oleh : Andriyady, SP., Penulis dan Pengamat Sosial Politik.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.