TIMES MALANG, MALANG – Politik di Indonesia tidak lahir kemarin sore. Ia bukan bangunan instan yang tiba-tiba berdiri setelah pemilu pertama, bukan pula sekadar panggung perebutan kursi yang ramai tiap lima tahun. 

Politik kita adalah sungai panjang mengalir dari hulu kerajaan, melewati bebatuan kolonialisme, menyusuri tikungan Orde Baru, lalu bermuara di muara demokrasi elektoral yang riuh, keruh, sekaligus penuh harapan.

Di masa kerajaan, politik adalah bahasa kekuasaan yang dibungkus mitos. Raja bukan hanya penguasa, melainkan bayangan langit di bumi. Titahnya dianggap gema wahyu. Rakyat adalah penonton setia, bukan penulis naskah. Kekuasaan mengalir satu arah, seperti air terjun: deras, memukau, tapi tak memberi ruang untuk berenang.

Kolonialisme mengubah panggung, tetapi tidak sepenuhnya mengganti lakon. Kekuasaan berpindah tangan, dari singgasana ke kantor administratur. Politik menjadi mesin birokrasi, dingin dan berjarak. Rakyat tetap menjadi objek, hanya saja kini dieksploitasi bukan atas nama “darah biru”, melainkan “ketertiban dan kemajuan”.

Lalu datang kemerdekaan sebuah ledakan sejarah yang membuka pintu bagi rakyat untuk masuk ke ruang politik. Para pendiri bangsa mencoba menulis bab baru: politik sebagai musyawarah, bukan titah; sebagai perwakilan, bukan perampasan. Namun sejarah tidak pernah berjalan lurus seperti rel kereta. Ia lebih mirip sungai berlumpur yang kadang meluap, kadang mengering.

Orde Lama mengajarkan bahwa idealisme tanpa rem bisa berubah menjadi mesin propaganda. Orde Baru membuktikan bahwa stabilitas bisa menjelma sangkar emas: rapi di luar, menekan di dalam. Politik disulap menjadi ritual formal, sementara kritik dibisukan seperti radio yang diputar tanpa volume.

Reformasi 1998 memecahkan kaca itu. Demokrasi datang seperti hujan deras setelah kemarau panjang. Partai tumbuh seperti jamur di musim hujan, media bersuara lantang, rakyat mencicipi hak memilih dengan penuh gairah. 

Kotak suara menjadi altar baru peradaban politik. Namun dua dekade lebih berlalu, kita mulai sadar: demokrasi elektoral tidak otomatis melahirkan politik yang beradab.

Hari ini, politik kita sering tampak seperti pasar malam. Lampunya terang, musiknya keras, tapi isinya transaksi. Spanduk bertebaran seperti daun gugur, janji-janji beterbangan seperti selebaran diskon. Kandidat menjual senyum, pemilih membeli harapan kadang dengan harga murah, kadang dengan luka panjang.

Ideologi kian tipis, seperti poster yang warnanya luntur diguyur hujan. Partai lebih sibuk menghitung kursi daripada merawat gagasan. Debat politik sering berubah menjadi adu slogan, bukan adu visi. Media sosial menjadi medan perang baru: penuh pasukan buzzer, hoaks, dan emosi yang meledak tanpa arah.

Di sinilah ironi peradaban politik kita: secara prosedural kita demokratis, tetapi secara kultural sering masih feodal. Kita mengganti raja dengan pejabat, singgasana dengan kantor, titah dengan kebijakan tetapi mental “yang di atas selalu benar” masih hidup diam-diam.

Korupsi pun menjelma penyakit kronis. Ia seperti rayap yang menggerogoti rumah dari dalam: tak selalu terlihat, tapi perlahan membuat bangunan rapuh. Banyak pejabat rajin bersumpah di depan kitab suci, tetapi lupa menandatangani kontrak moral dengan nurani.

Padahal, peradaban politik bukan soal seberapa sering kita mencoblos, melainkan seberapa dalam kita berpikir. Bukan seberapa ramai kampanye, tetapi seberapa jujur kekuasaan dijalankan. Politik yang beradab lahir dari warga yang sadar, bukan sekadar pemilih yang lelah.

Di titik ini, rakyat sesungguhnya memegang kunci. Jika suara dijual, maka kekuasaan akan dibeli. Jika kritik dibungkam, maka kesewenang-wenangan akan bersuara. Jika politik dianggap sekadar urusan elite, maka demokrasi akan tinggal kulit tanpa isi.

Kita perlu membangun peradaban politik yang tidak hanya prosedural, tetapi juga etis. Politik yang tidak hanya mengejar menang, tetapi juga benar. Politik yang mengerti bahwa jabatan adalah amanah, bukan warisan; pelayanan, bukan panggung narsis.

Jejak peradaban politik Indonesia masih terus ditulis. Tinta sejarah belum kering. Kita bisa memilih: melanjutkan cerita lama tentang kekuasaan yang pongah, atau menulis bab baru tentang kekuasaan yang rendah hati.

Politik bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi, tetapi bagaimana kursi itu digunakan apakah untuk menindas, atau menopang harapan. Dan peradaban, sebagaimana kata orang bijak, tidak diukur dari tinggi gedung parlemen, melainkan dari rendahnya hati para penghuninya.

***

*) Oleh : Ferry Hamid, Peraih Anugerah Tokoh Pemuda Inspiratif ATI 2024 TIMES Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.