TIMES MALANG, JAKARTA – Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam merespons kebijakan tarif impor resiprokal Amerika Serikat (AS) sehingga memberi sentimen positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) oleh pakar ekonomi keuangan dan manajemen Panji Irawan dinilai optimistis oleh pasar .

“Adapun inisiatif menjelaskan strategi dan eksekusinya secara langsung dan holistik, plus dihadiri komponen kunci penyelenggara negara sebagaimana dilakukan pada 8 April 2025 terbukti efektif menormalkan dinamika pasar modal dan memberi pemahaman utuh kepada para investor,” kata Panji dalam keterangan di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

IHSG mengalami lonjakan impresif sebesar 4,79 persen pada Kamis (10/4). Perubahan bursa dari merah ke hijau ini terjadi setelah muncul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menunda kebijakan tarif timbal balik terhadap lebih dari 75 negara kecuali China selama 90 hari.

Panji menuturkan lonjakan pada IHSG juga dipicu oleh sikap Presiden Prabowo dalam menanggapi kebijakan tarif impor baru Trump.

Kemudian, langkah Prabowo dalam mengkonsolidasi dan mengkomunikasikan strategi, program dan inisiatifnya kepada masyarakat juga telah membuat investor lebih yakin terhadap eksekusinya dalam enam bulan ini.

Menurut dia, Prabowo telah membuat keputusan yang tepat dengan mengirim tiga menterinya ke AS untuk negosiasi tarif impor Trump, membuka komunikasi dengan negara-negara lain, mulai dari berdialog dengan Perdana Menteri Malaysia. 

Kemudian, dilanjutkan dengan menemui pimpinan-pimpinan negara di Timur Tengah mulai dwri Presiden Turki, Presiden Mesir, hingga Raja Yordania.

Panji mengatakan langkah tersebut dapat membuka potensi kerja sama dagang yang lebih luas lagi.

"The good thing is, pemerintahan Prabowo memiliki inisiatif membangun yang diracik sesuai dengan strength dan opportunity di masyarakat dan negara. Ekspansi diperlukan agar RI terus tumbuh,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia harus mencari negara tujuan baru untuk memperluas jangkauan ekspor.

Panji berpandangan ekspansi ekspor harus dilakukan sebagai upaya antisipasi kesulitan ekspor ke negara yang memasang tarif tinggi seperti yang dilakukan AS saat ini.

“Kolaborasi antar otoritas moneter, fiskal dan jasa keuangan untuk menggarap peta potensi alternatif ekspor yang dapat dimanfaatkan eksportir dan pemerintah (antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri) untuk mendapatkan alternatif tujuan ekspor baru,” tuturnya.

Ia menuturkan pemerintah perlu konsisten mengoptimalkan devisa ekspor yang dihasilkan antara lain untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia.

Kemudian, Panji menyarankan Bank Indonesia perlu mendekatkan diri dengan pasar khususnya perbankan, untuk "matching" transaksi valas antara eksportir dan importir.

“Mapping pelaku pasar valas dan potensi volume transaksi valas (buyer dan seller), secara historis sudah ada polanya sehingga dapat dikelola. Policy DHE dan instrumen penempatannya dapat didesain atraktif,” katanya.

Dalam krisis global ini, ia menekankan perlunya inisiatif pragmatis dan kerja sama secara kompak antara pemerintah dan swasta agar dapat lolos dari krisis sehingga dapat menciptakan maupun mendapat kesempatan kerja sama bisnis secara lingkup domestik dan global. (*)