MALANG – Kecamatan Lowokwaru menjadi fokus utama dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menilai wilayah ini memiliki dinamika tertinggi dibanding kecamatan lain, baik dari sisi kepadatan penduduk, aktivitas masyarakat, hingga jumlah pengunjung yang datang ke Kota Malang.

Wahyu mengatakan, Lowokwaru juga menjadi kawasan dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak. Kondisi tersebut memicu berkembangnya beragam persoalan dan kegiatan yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

“Lowokwaru ini dinamikanya paling tinggi di Kota Malang. Kepadatan penduduknya tinggi, pengunjung yang datang ke Kota Malang juga paling banyak di Lowokwaru. Permasalahan yang berkembang sangat banyak dan harus benar-benar kita perhatikan,” ujar Wahyu, Rabu (4/2/2026).

Dalam proses penyusunan RKPD, Pemkot Malang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Wahyu menyebut, berbagai arahan telah disampaikan melalui pertemuan dengan warga, termasuk rencana program bedah rumah serta penguatan proses perencanaan mulai dari RT/RW, kelurahan, kelompok masyarakat (Pokmas), hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Ia mengakui, keterlibatan warga pendatang dalam proses perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Padahal, aspirasi mereka juga menjadi bagian dari kebutuhan riil di wilayah tersebut.

Baca juga

Galaxy S26 Ultra Disiapkan sebagai Flagship Kamera Samsung

“Musrenbang yang menjadi dasar RKPD 2027 harus benar-benar menghasilkan usulan prioritas yang bisa direalisasikan. Tetap berpedoman pada visi dan misi, evaluasi program unggulan, serta tidak bertentangan secara hierarki dengan kebijakan di atasnya. Pendekatannya harus seimbang, antara bottom-up dan top-down,” jelasnya.

Selain persoalan pembangunan, Wahyu menyoroti dinamika sosial sebagai isu menonjol di Lowokwaru. Ia menyebut adanya laporan terkait potensi gesekan antar kelompok atau antar suku yang perlu diantisipasi sejak dini.

Untuk meredam potensi tersebut, Pemkot Malang melibatkan pendekatan moderasi melalui berbagai perkumpulan dan kelompok lintas suku. Pendekatan dialog dan pembinaan dilakukan agar stabilitas sosial tetap terjaga.

Baca juga

Kuliah Sembari Jadi Ojol, Ryaas Amin Buktikan Mahasiswa Bisa Mandiri Sejak Dini

“Kita lakukan pendekatan melalui kelompok-kelompok moderasi antar suku. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai kebijakan penguatan peran RT melalui program RT Berkelas berdampak pada meningkatnya jumlah usulan program pembangunan. Menurutnya, secara kolektif alokasi anggaran semakin besar karena adanya berbagai jalur pengusulan, mulai dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Musrenbang, hingga anggaran khusus RT Berkelas.

“Pasti usulannya meningkat drastis. Selain Pokir dan Musrenbang, sekarang ada tambahan anggaran untuk RT Berkelas. Jumlah usulan naik dari sekitar 7.000 menjadi 19.000,” ucap Amithya. (*)