TIMES MALANG, JAKARTA – Bentrok antara Paspampres Korea Selatan  dengan petugas gabungan yang dimobilisasi Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) dikhawatirkan meledak.

Saat ini Paspampres Korsel Yoon Suk-yeol sudah memasang barikade sejumlah bus di depan pintu masuk kediaman Presiden untuk menghalangi CIO masuk.

CIO, seperti dilansir The Korea Times, kini tengah mempersiapkan upaya kedua untuk menyerbu kediaman presiden guna menahan Yoon, ditengah kekhawatiran akan terjadinya bentrokan hebat dengan Dinas Keamanan Presiden (PSS).

Masih belum jelas kapan badan tersebut akan melaksanakan surat perintah tersebut, karena para pejabat tetap bungkam untuk menghindari kebocoran yang bisa memungkinkan Yoon dan tim keamanannya mempersiapkan pemindahan tersebut.

Jika mereka berhasil, ini akan menandai penahanan pertama terhadap presiden yang sedang menjabat.

Namun, jika gagal lagi,  maka akan menempatkan CIO yang sudah menghadapi kritik yang meningkat karena penanganan investigasi yang tidak kompeten itu dibawah pengawasan yang lebih ketat.

Setelah upaya pertama Jumat lalu digagalkan oleh perlawanan kuat dari pejabat PSS, pihak berwenang sedang meninjau berbagai strategi untuk memastikan keberhasilan pada upaya kedua.

CIO disebut-sebut juga sedang berencana  memobilisasi personel dan sumber daya lebih dari sekitar 30 pejabat CIO dan 100 petugas polisi.

Bahkan polisi juga mempertimbangkan mengerahkan pasukan khusus dan helikopter.

Sementara itu Partai Berkuasa juga dilaporkan telah memperkuat tempat tinggal Presiden tersebut dengan memasang kawat berduri dan membarikade pintu masuk dengan bus tambahan untuk menghalangi upaya penangkapan yang akan terjadi.

Upaya CIO bisa menghadapi tantangan tambahan karena ribuan pendukung setia Yoon juga berkumpul di luar kediamannya untuk memprotes upaya penahanan tersebut.

Sambil melambaikan bendera Korea dan AS, mereka mengadakan unjuk rasa sepanjang waktu, dengan harapan dapat melindungi pemimpinannya yang tengah menghadapi penangkapan oleh CIO itu.

Sementara itu Tim Pengacara Presiden mengatakan, Presiden Yoon Suk Yeol akan mematuhi prosedur hukum jika ia didakwa atau surat perintah penangkapan resmi diajukan atas darurat militer yang berlaku singkat. "Jadi bukan mengedepankan surat perintah penahanan sementara saat ini yang disodorkan CIO," kata pengacaranya, Rabu (8/1/2025).

Mereka juga mengatakan presiden bersedia menghadiri sidang pemakzulannya di Mahkamah Konstitusi tanpa batasan, asalkan kontroversi yang sedang berlangsung mengenai pencabutan tuduhan pemberontakan juga diselesaikan.

Para pengacara itu menegaskan kembali pendirian mereka untuk tidak bekerja sama dengan surat perintah penahanan CIO, yang telah diperpanjang itu.

Surat perintah penahanan biasanya dikeluarkan bila penyidik ​​perlu segera menahan tersangka untuk diinterogasi sebelum mengajukan surat perintah penangkapan resmi.

Hal ini memungkinkan mereka untuk menahan tersangka selama 48 jam, dan jika mereka ingin melanjutkan pemeriksaan dalam tahanan, mereka harus mengajukan surat perintah penangkapan terpisah.

Yoon Suk-yeol menolak bekerja sama dengan surat perintah penahanan CIO itu dengan alasan bahwa lembaga antikorupsi itu tidak memiliki dasar hukum untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan.

"Mereka harus membuat surat dakwaan, atau meminta surat perintah penangkapan. Setelah itu, kami akan bersedia bekerja sama dengan proses pengadilan," kata Yun Gap-keun, anggota tim hukum Yoon, dalam konferensi pers di Seoul.

Tim hukum presiden juga mengklaim bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Barat Seoul tidak sah, dengan alasan bahwa CIO berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Pusat Seoul.

Para pengacara juga mengatakan Yoon akan secara aktif membela dirinya di persidangan pemakzulan.

"Tidak ada perubahan dalam kesediaan presiden untuk menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi," kata Yun lagi.

"Namun, ia akan  menghadiri persidangan setelah kontroversi seputar pencabutan tuduhan pemberontakan dan masalah lainnya terselesaikan, dan persyaratan yang relevan terpenuhi agar presiden dapat berbicara. Tidak terbatas berapa kali kehadirannya," katanya lagi.

Pengacara itu juga mencatat masalah keamanan harus diselesaikan agar presiden bisa hadir di pengadilan.

Pernyataan Yun itu muncul di tengah meningkatnya kontroversi seputar apakah tuduhan pemberontakan harus dikecualikan sebagai alasan pemakzulan presiden di pengadilan.

Partai-partai oposisi telah menyerukan pencabutan tuduhan pemberontakan, yang ditangani secara terpisah oleh otoritas investigasi, dengan alasan bahwa pemakzulan harus difokuskan hanya pada apakah deklarasi darurat militer Yoon konstitusional ataukah tidak.

Disisi lain, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan tim pembela hukum Yoon juga menolak pencabutan dakwaan pemberontakan, karena poin itu yang membuat  keluarnya mosi pemakzulan Majelis Nasional.

Mereka berpendapat bahwa pencabutan dakwaan akan membuat mosi tersebut tidak berarti, dan oleh karena itu pengadilan harus menolaknya.

Pengadilan belum membuat keputusan akhir tentang masalah ini.

Namun kini dikhawatirkan akan terjadi bentrokan hebat antara petugas yang dimobilisasi CIO dengan Paspampres, saat rencana penyerbuan kediaman presiden Yoon Suk-yeol sedang dipersiapkan CIO. (*)