MALANg – Seleksi Terbuka (Selter) pimpinan Jabatan Tinggi Tingkat Pratama (JPTP) di Pemerintahan Kabupaten Malang, sudah dibuka sejak Senin (26/1/2026). Komisi I DPRD Kabupaten Malang kompak mengingatkan, seleksi pengisian jabatan pimpinan tiga OPD itu, bebas dari dugaan rekayasa yang merugikan. 

Hingga kemarin, baru empat pendaftar yang mengunggah pendaftaran untuk selter JPTP OPD Pemkab Malang ini. Sepinya pendaftar ini, disertai rumor kandidat yang sudah disiapkan untuk lolos atau jadi.

Komisi I DPRD Kabupaten Malang menyampaikan peringatan keras kepada Panitia Seleksi (Pansel) Seleksi Terbuka JPTP agar tidak bermain-main dalam proses seleksi pejabat strategis di lingkungan Pemkab Malang. 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza menandaskan, seluruh tahapan seleksi harus dijalankan secara objektif, transparan, dan akuntabel, tanpa ruang sedikit pun bagi praktik titipan maupun transaksi jabatan.

Sebaliknya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan, kritik, dan kecurigaan publik yang muncul terkait pelaksanaan Selter jabatan eselon II tersebut.

“Seleksi terbuka JPT Pratama tidak boleh main-main. Ini bukan agenda internal biasa, tapi menyangkut kepentingan publik. Jika ada indikasi penyimpangan, kami di Komisi I akan bertindak dan menindaklanjuti secara serius,” tegas Amarta Faza.

Sebagai komisi yang bermitra dengan OPD yang membidangi urusan pemerintahan dan kepegawaian, kata Faza, Komisi I DPRD Kabupaten Malang juga menekankan, proses seleksi harus bersih dari intervensi kepentingan politik maupun praktik non-prosedural. 

Menurut Amarta, kritik dan kecurigaan publik adalah bentuk kontrol demokratis yang sah dan tidak boleh diabaikan oleh Pansel.

“Kritik publik bukan gangguan, tetapi alarm. Kalau prosesnya benar, tidak perlu alergi terhadap pengawasan,” tegasnya politisi Partai NasDem itu.

Faza juga secara tegas mendorong Pansel membuka seluruh mekanisme penilaian kepada publik, mulai dari bobot asesmen, uji kompetensi, penelusuran rekam jejak, hingga dasar penetapan hasil akhir seleksi.

“Pansel wajib menjelaskan secara terbuka: bagaimana penilaiannya, berapa bobotnya, dan apa dasar objektif penetapan hasil akhir,” kata Faza.

Lebih lanjut, ia menegaskan, Seleksi Terbuka JPT Pratama menyangkut langsung tata kelola pemerintahan daerah. Maka, menurutnya, transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik dan legitimasi pejabat terpilih.

Sebaliknya, sebut Faza, jika prosesnya cacat, maka dampaknya akan dirasakan masyarakat luas.

Dimintai tanggapan soal rumor pejabat siap jadi dalam Selter JPTP tahun ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, tak langsung merespon, Kamis (5/2/2026) petang.

Pengawasan Independen Selter Eselon 2 

Dugaan bahwa pemenang Selter sudah dipersiapkan sejak awal, yang berdampak pejabat internal Pemkab Malang enggan ikut serta, juga disinggung Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh K.

Ditegaskan Redam, Selter seharusnya menjadi mekanisme mencari pejabat terbaik, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi syarat administratif calon. 

"Jika kesempatan dibuka secara adil dan transparan, pejabat lokal pasti akan berminat. Selter seharusnya transparan, bukan sekadar memenuhi kuota dengan membuka pendaftar orang luar. Pemerintah daerah harus mengedepankan itu, agar kepercayaan publik tidak hilang,” tandasnya.

Redam menambahkan, tantangan terbesar bagi Pemkab Malang adalah menghapus stigma bahwa pemenang Selter sudah disiapkan sejak awal. Menurutnya, jika proses seleksi benar-benar terbuka, pejabat lokal akan merasa percaya diri untuk ikut serta. 

Ia menekankan perlunya pengawasan independen agar publik bisa melihat bahwa hasil seleksi murni berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan atau skenario tertentu.

"Selter ini kan sebuah platform untuk mencari orang terbaik dalam sebuah jabatan publik eksekutif, kalau sampai sepi peminat, bisa jadi kan ada suasana kebatinan yang tidak baik," kata anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan ini. (*)