TIMES MALANG, MALANG – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Heru Mulyono, menegaskan peran Linmas (Perlindungan Masyarakat) penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban warga, khususnya saat terjadi aksi unjuk rasa.

Heru menjelaskan, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, Linmas di tingkat RT dan kelurahan diimbau melakukan deteksi dini dengan melaporkan jika ada warga yang hendak mengikuti aksi.

“Bukan melarang, tidak ada larangan kita. Orang menyampaikan pendapat itu boleh. Hanya kita mengantisipasi adanya penyusupan dari pihak-pihak perusuh. Maka lebih baik ada deteksi awal,” ujar Heru, Jumat (5/9/2025).

Ia menambahkan, berdasarkan temuan aparat, sebagian besar massa aksi yang sempat diamankan bukan berasal dari Kota Malang, melainkan dari daerah luar Kota Malang.

Saat ini, Kota Malang memiliki 4.326 Linmas yang tersebar di setiap RT. Dalam struktur Linmas di tingkat kelurahan, terdapat lima regu yang memiliki peran berbeda. 

“Regu pertama bertugas khusus dalam deteksi dini, seperti mengamati dan melaporkan aktivitas mencurigakan di wilayahnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Bareng, Wiwaha Krismahaenda, menyampaikan pihaknya juga telah mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) pasca aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.

“Linmas ini bagian dari warga untuk menjaga warga. Di Kelurahan Bareng ada 58 Linmas aktif. Mereka berpatroli, terutama di titik keramaian seperti Pasar Bareng dan RW 05, untuk memastikan kondisi tetap aman,” jelas Wiwaha.

Ia menambahkan, koordinasi Linmas dilakukan bersama RT, RW, serta aparat keamanan melalui komunikasi langsung maupun grup WhatsApp untuk berbagi informasi kondisi wilayah. Selain itu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga ikut memantau, apel bersama, hingga patroli di lingkungan warga.

“Dengan sinergi tersebut, diharapkan keamanan di Kota Malang tetap kondusif, terutama menjelang dan pasca pelaksanaan aksi unjuk rasa,” ucapnya. (*)