TIMES MALANG, MALANG – DPRD Kota Malang menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan jalan tembus di kawasan Perumahan Griya Shanta, Kecamatan Lowokwaru. Proyek tersebut dinilai penting untuk memperlancar akses dan mendukung kepentingan masyarakat secara luas.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi mengatakan, pada Juni 2025 lalu pihaknya telah menerima audiensi dari warga RW 12 Griya Shanta yang menyampaikan penolakan terhadap proyek itu. Warga beralasan belum ada komunikasi dari Pemkot Malang maupun pihak pengembang, serta belum jelasnya status jalan yang akan dibangun.

“Waktu itu memang warga menolak karena belum ada komunikasi dari Pemkot Malang dan pengembang, dan status jalan belum terkonfirmasi sebagai PSU,” ujar Dito, Rabu (22/10/2025).

Namun, lanjut Dito, setelah dilakukan kajian dan koordinasi lanjutan, kini mulai terlihat perkembangan positif. Pihak pengembang disebut telah menjalin komunikasi dengan warga dan tokoh masyarakat, bahkan hasil pertemuan sudah terdokumentasikan.

“Kelihatannya sudah ada progres positif. Komunikasi mulai terbangun, meski masih ada satu-dua RT yang belum sepenuhnya setuju,” ungkapnya.

Dito menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas PUPRPKP, Dinas Perizinan, serta Satpol PP, status jalan tersebut kini telah tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan secara resmi diserahkan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemkot Malang.

“Artinya, secara de jure dan de facto, jalan itu sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang,” tegasnya.

Dengan status tersebut, DPRD menilai langkah Pemkot untuk melanjutkan pembangunan fasilitas umum di kawasan itu sudah sesuai ketentuan. Terlebih, jalan di Perumahan Griya Shanta telah berstatus jalan umum.

“Kepentingan umum tentu menjadi prioritas bagi pemerintah maupun DPRD Kota Malang,” katanya.

Meski begitu, Dito tetap menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang intens dengan warga yang masih menolak. Ia menilai, sebagian warga mulai melunak setelah ada upaya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

“Sudah ada perkembangan yang positif. Beberapa warga yang awalnya menolak kini mulai bisa menerima. Tinggal bagaimana komunikasi ini terus dijaga dan diperkuat,” ucapnya. (*)