TIMES MALANG, MALANG – Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai munculnya kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang menimpa belasan siswa MTs Al-Khalifah, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Melalui surat resmi bernomor 698/D.TWS/10/2025 bertanggal 23 Oktober 2025, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional dapur SPPG Malang Kepanjen Mangunrejo.

Langkah ini diambil sebagai bentuk investigasi mendalam dan tindakan pencegahan sementara hingga hasil laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM keluar.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Albertus Dony Dewantoro, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN atas nama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, disebutkan bahwa penghentian sementara dilakukan karena pertimbangan keselamatan publik serta belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di dapur tersebut.

“Untuk sementara SPPG Malang Kepanjen Mangunrejo dihentikan operasionalnya sampai melengkapi SOP BGN,” tulis surat tersebut.

Keputusan ini juga didasarkan pada laporan dari Koordinator Regional Jawa Timur yang menyampaikan adanya dugaan keracunan pada 23 Oktober 2025, serta hasil investigasi awal di lapangan yang menunjukkan perlunya verifikasi ulang kelayakan dapur MBG di wilayah tersebut.

Surat deputi pemberhentian operasional dapur SPPG Malang Kepanjen Mangunrejo.

BGN menegaskan penghentian sementara ini merupakan bagian dari rangkaian investigasi nasional terhadap pelaksanaan program MBG di daerah-daerah. 

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan BPOM untuk memastikan aspek higiene, sanitasi, dan keamanan pangan terpenuhi sebelum dapur diizinkan beroperasi kembali.

Sebelumnya, sebanyak 16 siswa dan 2 guru MTs Al-Khalifah Cepokomulyo, Kepanjen, mengalami gejala mual usai menyantap makanan MBG dari dapur SPPG Malang Kepanjen Mangunrejo. Mereka sempat mendapat perawatan di RSUD Kanjuruhan, dan kini seluruhnya telah dipulangkan setelah kondisi membaik.

Pihak RSUD telah mengambil sampel darah untuk diuji laboratorium, dan hasilnya masih menunggu dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Hingga kini, BGN masih menunggu laporan hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM sebagai dasar keputusan lebih lanjut. Jika hasilnya menunjukkan pelanggaran serius, maka dapur MBG yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional. (*)