TIMES MALANG, MALANG – Ruang beraktualisasi dan tanggung jawab terhadap peninggalan dan kekayaan budaya dan tradisi banyak mengemuka dalam Rembuk Kebudayaan, yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (14/10/2025). 

Dalam kegiatan rembuk kebudayaan yang diinisiasi Paguyuban Amartya Bhumi Kapanjian bersama para pemangku budaya se Kabupaten Malang ini, dikupas beberapa hal penting. 

Diantaranya, membahas eksistensi dan kiprah Lembaga Adat Desa (LAD) dalam pelestarian warisan temurun dan tradisi budaya, serta menyinggung ruang publik dan isu-isu kebijakan strategis pemajuan kebudayaan.

Sebagai pengantar rembuk dan dialog, disampaikan paparan tentang peran Lembaga Adat Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang, yang diwakili Parametha Anggraeni. 

"Kami memang mendorong terbentuknya LAD di semua desa di Kabupaten Malang. Sesuai fungsi yang diatur di peraturan peundang-undangan, peran LAD sangat penting terutama terlibat dalam pelestarian budaya sesuai kearifan lokal tiap desa," terang Parametha. 

Sementara itu, paparan isu-isu strategis pemajuan kebudayaan disampaikan Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Hartono. 

Hartono menyebutkan, ruang lingkup pemajuan kebudayaan sangat banyak, dimana ada 10 obyek pemajuan kebudayaan tak benda yang harus dilestarikan dan dikembangkan. 

"Maka, keberadaan LAD ataupun pemangku adat budaya yang ada di semua desa ini harus diberdayakan dan dilibatkan. Ini memang perlu sinergi bersama," tandas Hartono. 

Sebagai penguatan dalam aspek keorganisasian masyarakat, juga disampaikan secara gamblang oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Malang, Agus Widodo. 

Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Amartya Bhumi Kepanjian Budi Hartono mengungkapkan, khazanah adat tradisi dan warisan budaya temurun tumbuh melingkupi peradaban dan kehidupan sosial masyarakat sampai desa-desa. 

Menurutnya, kekayaan adat tradisi dan budaya ini telah menjadi kearifan lokal tiap daerah bertahun-tahun sejak nenek moyang. 

Khazanah dan kearifan lokal, tak terkecuali di Kabupaten Malang, terus dihadapkan pada tantangan bahkan ancaman yang tidak ringan. 

"Maka, upaya perlindungan dan pelestarian terhadap kearifan lokal, juga bagimana mengembangkan dan memajukan budaya, harus menjadi perhatian serius bersama-sama. Apa yang sudah dilakukan pewaris, pelestari dan pegiat budaya, harus didukung dengan political will pemerintah daerah terhadap kebudayaan," demikian praktisi pendidikan sejarah budaya ini. (*)