TIMES MALANG – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus mematangkan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi desa dan mengantisipasi kerentanan sosial ekonomi.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di Kota Malang menyatakan bahwa tahapan musyawarah desa (musdes) untuk mendirikan koperasi saat ini hampir seluruhnya selesai.

“Semuanya sekarang, insyallah hampir selesai musdes. Semuanya harus musdes, setelah itu sosialisasi, setelah itu baru menyiapkan aktanya,” ujar Khofifah, Minggu (18/5/2025).

Ia mengungkapkan, pembentukan koperasi merah putih ini melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk Kanwil Hukum dan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Langkah ini diambil agar proses legalisasi koperasi bisa berjalan efisien tanpa tumpang tindih wilayah kerja.

“Sudah ada pertemuan antara Kanwil Hukum dan INI. Supaya tidak ada pemetakan wilayah. Mereka kan ada tugas khusus untuk koperasi merah putih. Tidak ada, oh ini tugasnya kecamatan, ini enggak. Semua boleh melayani semua,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kesepakatan antara Kanwil Hukum dan INI bahkan telah difinalisasi dalam pertemuan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dalam proses tersebut, Dinas Koperasi dan UKM juga turut dilibatkan untuk memastikan regulasi yang berlaku bisa diikuti dan disesuaikan oleh koperasi yang sudah ada sebelumnya.

“Sudah ada regulasinya sih. Jadi bisa saja yang ada, kemudian mereka menyesuaikan,” katanya.

Lebih lanjut, Khofifah menekankan bahwa pembentukan koperasi di tingkat desa, baik oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun masyarakat, diharapkan dapat meminimalisir potensi kerentanan ekonomi.

“Ada BUMDes membentuk koperasi. Ada, pokoknya meminimalisir kemungkinan terjadinya keterpurukan ekonomi lho,” tegasnya.

Sebagai informasi, Program Koperasi Merah Putih merupakan program strategis pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas, sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

Program ini, merupakan salah satu dari sekian banyak program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto yang harus dijalankan di seluruh daerah di wilayah Indonesia. (*)