TIMES MALANG, MALANG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para wartawan untuk memanfaatkan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Maruarar mengatakan, wartawan juga merupakan bagian dari masyarakat yang berhak memperoleh fasilitas dari program pemerintah.

“Teman-teman wartawan juga punya hak kalau memenuhi kriteria. Misalnya belum memiliki rumah dan termasuk kategori MBR dengan penghasilan maksimal sesuai aturan,” ujar Maruarar, Sabtu (18/10/2025).

Program rumah subsidi tersebut memberikan kemudahan pembiayaan dengan suku bunga lima persen per tahun, sebagaimana telah diputuskan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, pemerintah juga membebaskan biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) serta PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Maruarar meminta jajarannya untuk aktif menyosialisasikan program ini, termasuk kepada kalangan wartawan yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

“Sosialisasikan juga ke wartawan. Saat ini kita punya sekitar 3.000 unit rumah subsidi,” ungkapnya.

Menteri PKP itu memastikan bahwa rumah subsidi yang dibangun pemerintah telah memenuhi standar layak huni. Salah satunya berada di Bandulan, Kota Malang, dengan tipe 36, harga sekitar Rp166 juta, dan luas tanah 66 meter persegi.

Meski berada di perbatasan Kota dan Kabupaten Malang, lokasi hunian tersebut dinilai tetap strategis dan mudah dijangkau dari pusat kota.

Di sisi lain, Maruarar mengingatkan agar para wartawan tetap menjaga independensi dan sikap kritis meskipun mendapat kesempatan untuk mengikuti program tersebut.

“Silakan manfaatkan, tapi tetap bersuara keras. Kalau ada yang korupsi, suarakan. Kalau ada pembangunan tak sesuai aturan, tetap laporkan,” ucapnya. (*)