TIMES MALANG, MALANG – Badan Koordinator Wilayah atau Bakorwil III Malang menggelar Seminar Reformasi Kehutanan Menuju Indonesia Emas 2045 pada Selasa (25/2/2025). Seminar ini menghadirkan dua akademisi terkemuka, yakni Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, M.S., Guru Besar Bidang Kelembagaan dan Kebijakan Kehutanan dari Departemen Manajemen Hutan, Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Prof. Dr. Asihing Kustanti, S.Hut., M.Si., Guru Besar Bidang Kelembagaan Pengelolaan Hutan dari Universitas Brawijaya.

Seminar ini bertujuan untuk membahas berbagai tantangan dalam sektor kehutanan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, serta mencari solusi yang berkelanjutan guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar menyoroti berbagai permasalahan kehutanan yang masih terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa banyak kawasan hutan yang belum dikelola dengan baik dan sering dimanfaatkan secara tidak berkelanjutan.

Dia menyebut, masih banyak hutan yang digunakan untuk menanam tanaman produksi secara intensif atau bahkan tanaman musiman. Padahal, hutan memiliki fungsi ekologis yang harus dijaga keseimbangannya.

"Kita masih melihat pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan, bahkan ada yang mengelola hutan secara asal-asalan," ungkapnya.

Meskipun pengelolaan hutan di bawah naungan Perum Perhutani, Bakorwil III Malang ingin memberikan kontribusi dalam pemikiran strategis terkait keberlanjutan hutan ke depan. Dia menegaskan, perlu dukungan semua pihak agar hutan yang ada di Jawa Timur ini bisa berfungsi sebagai mana mestinya, dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

"Hasil diskusi dalam seminar ini rencananya akan kita bawa ke Gubernur Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kehutanan di provinsi tersebut," kata dia.

Sementara itu, Prof. Dr. Asihing Kustanti mengungkapkan bahwa selama lebih dari dua dekade, ia telah melakukan berbagai penelitian tentang kehutanan. Dari hasil risetnya, ditemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hutan adalah pendekatan kebijakan yang masih bersifat top-down dan disamaratakan di seluruh Indonesia.

"Regulasi kehutanan selama ini dibuat secara sentralistik, sehingga seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Setiap daerah memiliki karakteristik hutan yang berbeda, begitu pula dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, regulasi yang ada sering kali sulit diimplementasikan secara efektif," jelasnya.

Sebagai solusi atas permasalahan ini, Prof. Asihing mengembangkan sebuah Model Kelembagaan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang diberi nama Brawijaya Smart People and Sustainable Forest (BrawijayaSPSF). Model ini dirancang agar lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, termasuk dalam aspek regulasi dan keterlibatan masyarakat.

"Dalam konsep ini, masyarakat sekitar hutan berperan sebagai direct user yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya hutan. Selain itu, model ini juga mengakomodasi regulasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan spesifik di setiap wilayah," lanjutnya.

Prof. Asih menegaskan bahwa model BrawijayaSPSF tidak hanya bisa diterapkan di Jawa Timur, tetapi juga berpotensi untuk diimplementasikan secara nasional. Saat ini, ia bersama timnya sedang menjalin komunikasi dengan kementrian terkait agar model ini dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan kebijakan kehutanan di Indonesia.

"Kami yakin bahwa model ini bisa menjadi solusi konkret dalam pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Harapannya, dengan pendekatan yang lebih berbasis karakteristik daerah, kita bisa mengurangi konflik kehutanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," tambahnya.

Seminar ini menjadi salah satu langkah penting dalam merumuskan strategi pengelolaan hutan yang lebih baik di Indonesia. Reformasi kehutanan dianggap sebagai salah satu elemen krusial dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu pembangunan nasional yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, para peserta seminar juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kehutanan saat ini, termasuk konflik lahan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta tekanan terhadap kawasan hutan akibat ekspansi sektor pertanian dan industri.

Sebagai tindak lanjut dari seminar ini, Bakorwil III Malang berencana untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang akan diajukan kepada pemerintah daerah dan pusat. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia.

Dengan adanya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan hutan di Indonesia dapat lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. (*)