TIMES MALANG, MALANG – Pemkot Malang terus berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya bagi Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Hal ini dilakukan melalui bantuan sosial (bansos) dan bedah rumah bagi para penerima RTLH.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang Dandung Djulharjanto mengatakan, program RTLH ini merupakan salah satu fokus Pemkot Malang, karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia.

“Rumah kan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Untuk itu harus layak huni, sarana pembinaan keluarga dan aset bagi pemiliknya,” ujar Dandung, Selasa (2/7/2024).

Dandung menyebutkan, di tahun 2024 ini setidaknya ada 100 rumah tak layak huni yang menjadi sasaran untuk bedah rumah. 100 rumah ini tersebar di 5 kecamatan Kota Malang.

Secara rinci, 11 rumah di Kecamatan Sukun, 29 rumah di Kecamatan Blimbing, 3 rumah di Kecamatan Klojen, 13 rumah di Kecamatan Kedungkandang, dan 44 rumah di Kecamatan Lowokwaru.

Dari informasi yang diterima, setiap rumah mendapat jatah Rp20 juta untuk perbaikan. Sehingga, jika di total ada Rp2 miliar yang disiapkan oleh Pemkot Malang.

“Program ini tujuannya untuk mewujudkan rumah layak huni di Kota Malang. Mengurangi RTLH dan memenuhi standar sanitasi dengan basis kawasan dan swadaya,” ungkapnya.

Sementara, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut program RTLH ini sudah berproses 40 sampai 60 persen. Untuk total RTLH yang tercatat sebanyak 1.000 RTLH yang akan diselesaikan secara bertahap.

“Sudah 40 sampai 60 persen progresnya. Tahun ini 100 RTLH dengan total 1.000 RTLH yang tercatat,” katanya.

Dengan begitu, ia berharap jika nantinya ada anggaran lebih bisa dialokasikan untuk program tersebut. Namun, untuk pelaksanaan Pemkot Malang berkolaborasi dengan Baznas Kota Malang.

“Harapannya saya tidak terlalu lama bisa kita selesaikan. Alhamdulilah kita dibantu Baznas 10 rumah, untuk RTLH kita selalu kolaborasi dengan baznas untuk bisa menekan jumlah RTLH di Kota Malang,” ucapnya. (*)