TIMES MALANG, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait penyelidikan dugaan korupsi. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan pada Jumat (16/6/2023).

Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, mengonfirmasi bahwa surat undangan klarifikasi telah dikirimkan kepada Menteri Syahrul Yasin Limpo. "Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan yang telah kami sampaikan," ujar Ali dalam keterangan tertulis yang diterbitkan pada Kamis (15/6/2023).

Belum ada informasi rinci mengenai dugaan korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK. Ali menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dan tidak dapat diungkapkan lebih lanjut. Namun, KPK telah meminta klarifikasi kepada beberapa pihak terkait dalam rangka pengumpulan bukti dan informasi terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) dikejutkan dengan kasus dugaan korupsi yang mengguncang lembaga tersebut. KPK telah memulai penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait isu korupsi ini. Meskipun berhati-hati dalam memberikan komentar karena merupakan wewenang penegak hukum, Jokowi menegaskan bahwa setiap menteri memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran di instansi masing-masing.

"Kita harus berhati-hati dalam mengelola keuangan negara karena pengelolaan anggaran di Kementerian Pertanian sangat besar. Hal ini harus diawasi, dikontrol, dan diperiksa secara ketat," kata Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta.

Kasus dugaan korupsi di Kementan RI menjadi perhatian serius. Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, telah mengonfirmasi adanya penyelidikan terkait kasus ini. Namun, karena masih dalam tahap penyelidikan, informasi lebih lanjut belum dapat diungkapkan.

Masyarakat mengharapkan penanganan kasus ini dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan dengan jujur dan efisien. Kasus korupsi di Kementan RI harus diselesaikan dengan adil dan tuntas, serta memastikan bahwa pihak yang terlibat akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. (*)