TIMES MALANG, MALANG – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan secara sembarangan atau liar di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Besar Ijen, Kota Malang, memicu keluhan dari para pengunjung. Banyak di antara mereka merasa terganggu karena ruas jalan yang seharusnya digunakan untuk berjalan kaki justru dipadati oleh lapak dagangan liar.

Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai fungsi utama CFD yang seharusnya menjadi ruang publik untuk berolahraga dan rekreasi warga. Sorotan pun mengarah pada kurang tegasnya pengawasan dan penataan dari Pemkot Malang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Heru Mulyono, mengakui bahwa masih banyak PKL yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

“Kami tidak bisa bertindak sendirian. Penanganan ini berada di bawah manajemen bersama yang juga melibatkan OPD lain, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” ujar Heru, Rabu (4/6/2026).

Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan CFD agar kenyamanan dan fungsi awalnya sebagai ruang publik bisa kembali optimal.

“Dalam waktu dekat kami akan lakukan evaluasi bersama seluruh pihak yang terlibat. Langkah penataan dan penindakan akan dilakukan secara terkoordinasi,” ungkapnya.

Heru juga mengimbau para PKL untuk patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan agar pedagang tidak memaksakan diri berjualan di luar zona yang sudah disediakan.

“Sebelum ada tindakan dari kami, sebaiknya para PKL menyadari sendiri pentingnya menaati aturan. Jika terus melanggar, bukan hanya mengganggu pengunjung, tapi juga merusak citra CFD itu sendiri,” pungkasnya.

Terpisah, salah satu warga bernama Rina saat ditemui awak media, mengaku melihat langsung banyaknya keberadaan PKL liar yang menghabiskan ruang publik bagi warga yang ingin berolahraga.

“Hari minggu kemarin saya pas ke sana sama anak saya itu, memang banyak PKL sampai hampir menutup setengah jalan yang harusnya dilewati orang,” kata Rina.

Ia pun berharap agar Pemkot Malang bisa serius jika ingin memberikan fasilitas kepada masyarakat. Jika tidak, tentu masyarakat merasa sangat dirugikan dalam hal tersebut.

“Kalau gak niat mending gak usah ada CFD sekalian. Kasih fasilitas kok setengah-setengah pengelolaannya,” ucapnya. (*)