TIMES MALANG, MALANG – Deklarasi Pilkada Damai 2024 digelar di Kota Malang. Deklarasi ini dihadiri oleh Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan bersama Forkopimda Kota Malang, Selasa (24/9/2024).

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan mengatakan, Pilkada 2024 ini diharapkan dapat menjadi momentum melhirkan pemimpin yang baik.

Proses kampanye yang berlangsung mulai tanggal 25 September 2024 diarahkan tidak sekadar menjadi ajang menarik simpati, tetapi juga wahana edukasi publik. 

Bahkan, Iwan ingin Pilkada Kota Malang 2024 ini bisa menjadi pesta demokrasi penuh etika, menghormati hak dan menciptakan kedaulatan rakyat.

"Ini menjadi media konstruktif memantapkan marwah demokrasi sekaligus komitmen menjalankan kampanye penuh etika, menghormati hak dan menciptakan kedaulatan rakyat. Setelah kemarin ada pengundian nomor urut, maka agenda selanjutnya adalah kampanye. Kegiatan yang mengundang euforia, bukan sekadar ajang meraih dukungan saja, tapi menjadi momen yang tepat mengedukasi masyarakat," ujar Iwan, Selasa (24/9/2024) malam.

Iwan mengungkapkan, sepanjang masa kampanye berlangsung akan terjadi banyak dinamika. Di momentum itulah para pasangan calon (paslon) bersama para pendukung diharapkan bisa memberikan contoh yang baik. 

Ia juga berharap kepada para paslon dan pendukung untuk tetap menjaga kondusifitas dan toleransi. Sebab, menurutnya, Kota Malang merupakan rumah bersama yang harus melahirkan kondisi aman dan nyaman bagi siapapun, terlebih pada masa kampanye yang disebut sebagai pesta demokrasi.

"Karena banyak dinamika yang memicu perpecahan dan konflik, oleh karena itu harus dijaga kerukunannya. Kota Malang harus dijaga sebagai tempat yang toleran, menghargai keberagaman, sehingga kampanye berlangsung kondusif. Dari deklarasi ini saya berharap Paslon tetap mengedepankan kedewasaan berpolitik," ungkapnya.

Iwan mendorong agar para peserta pemilihan menghindari politik identitas, kebencian, narasi provokasi dan penyebaran informasi hoaks. Ia juga mengajak para ASN, TNI/Polri untuk menjaga netralitas serta tidak terlibat langsung dalam praktik politik.

"Deklarasi ini komitmen menjalankan kampanye santun dan martabat, menghindari politik identitas dan kebencian, provokasi, hoaks dan segala bentuk ancaman demokrasi," tuturnya.

"Saya ingatkan semua ASN, aparat TNI/Polri agar menjaga netralitas. Kita harus mampu menghadirkan proses Pilkada secara obyektif dengan tidak terlibat dalam politik praktis," lanjutnya.

Sementara, Ketua KPU Kota Malang, M Toyyib menyebutkan, masyarakat yang akan merayakan pesta demokrasi harus berpegangan pada pondasi tertinggi untuk menjaga demokrasi. 

"Pilkada menjadi ajang untuk menentukan pemimpin yang terbaik bagi Kota malang ke depannya. Sehingga, yang lahir adalah pemimpin yang baik," tegasnya.

Ia juga ingin, deklarasi damai tidak sekadar seremonial, tetapi sebuah bentuk keseriusan penyelenggara Pilkada menciptakan proses yang adil dan jujur. 

"Kami harapkan, mari kita berpondasi pada hal tertinggi, yaitu kesadaran bahwa kita punya beban dan tanggungjawab untuk menjaga semua golongan, masyarakat kecil dan masyarakat level atas. Deklarasi ini bukan seremonial, tapi membangkitkan kesadaran bersama yaitu memajukan Kota Malang lebih baik," ucapnya. (*)