TIMES MALANG, MALANG – Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Malang dengan agenda Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, digelar di gedung DPRD Kabupaten Malang, Jum'at (15/8/2025). 

Sejumlah 50 anggota DPRD Kabupaten Malang mengikuti pidato Presiden RI Prabowo Subianto, yang disiarkan secara live di forum rapat tersebut. Kepala daerah bersama jajaran, juga pejabat Forkopimda Kabupaten Malang juga mengikuti dengan serius pidato resmi Presiden RI tersebut. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarok menyampaikan catatan sejumlah hal dari materi Pidato Kenegaraan Presiden. Terutama, kerkait kesiapan fiskal daerah dan kemampuan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada APBD Kabupaten Malang. 

"Dalam pidato Bapak Presiden Prabowo tadi, ada pesan yang bisa kita ambil. Terutama disinggung soal Nota Keuangan dalam APBN. Disampaikan bahwa jangan sepenuhnya mengandalkan APBN, mengandalkan anggaran Transfer ke Daerah," kata Alayk Mubarok, di gedung dewan, Jum'at (15/8/2025) petang. 

Dengan demikian, maka menurutnya pemerintah daerah harus benar-benar siap terutama pada fiskal daerah. Terlebih, ada kemungkinan kebijakan efisiensi anggaran masih akan berlanjut ke depannya. 

Kekuatan fiskal daerah ini, kata Alayk, harus bisa dilakukan dengan meningkatkan kreativitas sumberdaya yang bisa mendukung dihasilkannya peningkatan PAD Kabupaten Malang. 

"Fiskal daerah itu, salah satu kekuatannya adalah PAD yang besar. Nah, maka pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk di dalamnya BUMD harus bisa bekerja serius, untuk dapat menghasilkan kontribusi nyata bagi PAD, selain dari adanya potensi lain dari pajak dan retribusi daerah," tandasnya. 

Ia juga mencermati, apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya. Dimana, dicontohkan ada salah satu BUMN yang disinggung jangan hanya pandai memoles angka-angka keuntungan yang tidak riil.

Sebaliknya, ketika merugi ternyata jajaran komisarisnya masih justru mendapatkan keuntungan dari jabatan yang didudukinya. 

"Bahkan disampaikan Pak Presiden tadi, tidak boleh main-main di BUMN. Kalau memang tidak mampu menghasilkan keuntungan pendapatan, ya silahkan mundur. Saya kira, hal ini juga berlaku pada jajaran BUMD," tegas Alayk. 

Secara garis besar, ia mencatat bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah sebagai warning (peringatan) bagi penyelenggara atau pun pemerintah di daerah, termasuk BUMD-BUMD yang ada. 

"Itu bisa dikatakan warning dari Presiden, juga terhadap pemerintah daerah termasuk BUMD, untuk bisa bekerja secara maksimal. Jangan lantas sudah mendapatkan dari APBN maupun APBD, tetapi kontribusinya tidak ada bagi PAD kita," ketus pimpinan dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini. (*)