TIMES MALANG, MALANG – Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang mendapatkan pembinaan langsung dari Unit Kearsipan I, Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) pada Rabu (13/8/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang kearsipan, selaras dengan program strategis Kementan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Rombongan Unit Kearsipan I dipimpin oleh Ella Juliana, Ketua Kelompok Kearsipan Biro Umum dan Pengadaan Sekjen Kementan. Mereka disambut oleh Andi Warnaen, Wakil Direktur Bidang Umum, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, bersama Novi Nuraini, Kepala Bagian Umum Polbangtan Malang.

Pembinaan ini fokus pada peningkatan kapasitas SDM kearsipan serta sosialisasi Tata Naskah Dinas (TND). Kegiatan tersebut juga menjadi persiapan bagi tiga tenaga fungsional kearsipan Polbangtan Malang yang akan mengikuti Uji Kompetensi (Ujikom) di Auditorium Kantor Pusat Kementan, Jakarta, pada 10–12 September 2025.

“Kami memberikan arahan teknis, termasuk ketersediaan peta jabatan sebagai dasar penataan SDM kearsipan,” jelas Ella Juliana.

Wakil Direktur Polbangtan Malang, Andi Warnaen, menyampaikan apresiasi atas pendampingan tersebut.

“Banyak masukan berharga yang kami peroleh, khususnya terkait sertifikasi kompetensi kearsipan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk memperkuat manajemen arsip agar lebih tertib, efektif, dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Pembinaan ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya membangun SDM pertanian yang kompeten dengan empat prinsip utama: bekerja dengan terbaik, fokus, cepat, dan berorientasi hasil.

Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, juga menegaskan bahwa SDM pertanian yang unggul harus menguasai keterampilan teknis sekaligus mampu mengelola administrasi dengan baik.

Dengan kegiatan ini, Polbangtan Malang berharap profesionalisme pengelolaan arsip dan tata naskah dinas semakin meningkat, sehingga mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik di sektor pertanian. (*)