TIMES MALANG, PALEMBANG – Upaya Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatera Selatan dalam memerangi hoaks mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sumsel. Penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan peluncuran platform Sumsel Cek Fakta dan pelantikan pengurus Bakohumas Sumsel periode 2025–2030 di Grand Atyasa Convention Center Palembang, Senin (24/11/2025).

Peluncuran situs Sumsel Cek Fakta menjadi langkah strategis Pemprov Sumsel dalam menghadapi derasnya penyebaran informasi keliru di era digital. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menegaskan bahwa humas pemerintah memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang benar, tepat, dan sesuai konteks sosial masyarakat.

“Cara kita menyampaikan informasi harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan publik. Jika penyampaiannya salah, informasi benar pun bisa disalahartikan,” ujarnya.

Menurut Herman Deru, tantangan ruang digital semakin kompleks. Banyak akun anonim hingga produksi hoaks yang makin masif, membuat masyarakat membutuhkan rujukan informasi yang terpercaya.
“Ketika publik mencari kebenaran, mereka harus bisa mengandalkan humas pemerintah. Karena itu platform cek fakta ini menjadi kebutuhan,” tambahnya.

Ia juga menekankan agar Bakohumas tidak hanya berfungsi sebagai organisasi formalitas, tetapi benar-benar menjadi garda terdepan dalam menyediakan informasi yang akurat. Gubernur turut meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Umum Bakohumas menyiapkan skema honor berbasis produktivitas untuk meningkatkan kinerja para anggotanya.

Sumsel Cek Fakta Jadi Senjata Baru Perangi Hoaks

Ketua Pelaksana Bakohumas sekaligus Kepala Dinas Kominfo Sumsel, Rika Efianti, mengatakan bahwa hadirnya Sumsel Cek Fakta adalah jawaban konkret terhadap meningkatnya arus disinformasi.
“Dunia digital hari ini bukan sekadar arus cepat, tapi badai informasi. Kontennya melimpah, tetapi kebenaran makin sulit ditemukan. Bahkan foto palsu buatan AI bisa terlihat lebih meyakinkan dari yang asli,” jelasnya.

Platform ini akan menjadi pusat klarifikasi berbagai isu yang beredar, menyediakan informasi publik terverifikasi, serta memperkuat literasi digital masyarakat. Rika juga membacakan SK Gubernur Nomor 660-KPTS-DISKOMINFO-2025 yang menetapkan 72 anggota Bakohumas dari unsur OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, hingga pemerintah kabupaten/kota.

Ketua Umum Bakohumas Sumsel, Dr. H. Edward Candra, mengingatkan bahwa verifikasi adalah inti dari setiap kerja komunikasi publik.

“Jantung informasi adalah verifikasi. Tanpa itu, berita rentan salah dan bisa berdampak luas,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa masyarakat kini ingin informasi yang ringkas, jelas, dan langsung ke inti persoalan. Karena itu, humas dituntut menyusun informasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Edward juga menekankan pentingnya respon cepat untuk mencegah meluasnya informasi keliru.
“Begitu isu salah muncul, kita harus siap memberikan penjelasan agar tidak menguras energi publik,” katanya.

Penghargaan untuk Mitra Media

Pada kesempatan yang sama, Pemprov Sumsel memberikan apresiasi kepada sejumlah mitra yang berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, termasuk AJI Palembang, AMSI Sumsel—yang penghargaannya diterima Ketua Ardhi Fitriansyah—serta para trainer cek fakta Nila Ertina dan Baim Arsyad. (*)