TIMES MALANG, JAKARTA – Tim Gabungan di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan sedang mempertimbangkan mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Presiden Yoon Suk-yeol setelah tiga kali mangkir dari panggilan.

Yoon Suk-yeol mendapat panggilan ketiga dari Tim Investasi Gabungan negara Korea Selatan hari Minggu (29/12/2024) kemarin untuk pemeriksaan, namun yang bersangkutan mangkir lagi, tidak menanggapi panggilan itu terkait deklarasi darurat militer meski hanya singkat.

Karena itu CIO saat ini tengah pertimbangkan untuk meninjau surat perintah penangkapan terhadap Yoon Suk-yeol.

Presiden Yoon Suk Yeol tidak menanggapi panggilan ketiga yang meminta kehadirannya untuk diinterogasi di kantor CIO di Gwacheon, Provinsi Gyeonggi, hingga pukul 10 pagi pada hari Minggu kemarin.

Panggilan yang dikeluarkan pada hari Kamis oleh otoritas investigasi gabungan — yang terdiri dari CIO, polisi, dan Komando Investigasi Kriminal Kementerian Pertahanan Nasional, sehari setelah Yoon mengabaikan panggilan kedua pada Hari Natal.

Telah dipastikan bahwa Yoon menolak menerima panggilan ketiga melalui pos.

Selain itu, timnya belum menyerahkan dokumen apa pun kepada otoritas investigasi, seperti penunjukan penasihat hukum atau pengaturan keamanan, sebagai persiapan untuk kehadirannya.

Markas besar investigasi gabungan sebelumnya telah berupaya memanggil Yoon untuk diinterogasi sebagai tersangka pada tanggal 18 Desember dan Rabu, tetapi gagal menyampaikan panggilan pada kedua kesempatan tersebut.

Ketidakhadiran Yoon Suk-yeol untuk mematuhi panggilan ketiga bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

Yun Gap-geun, salah satu perwakilan hukum Yoon yang menghadiri sidang persiapan pertama Mahkamah Konstitusi untuk persidangan pemakzulan pada hari Jumat mengatakan kepada wartawan, mempertanyakan apakah CIO memiliki kewenangan investigasi.

"Terlalu banyak masalah hukum yang harus dipertimbangkan, jadi kami berencana untuk meninjau semuanya secara komprehensif sebelum memutuskan tanggapan (mengenai apakah akan menghadiri sesi pemeriksaan)," kata Yun setelah sidang. 

Ia juga mengatakan, proses hukum harus diikuti sebelum diskusi lebih lanjut dapat dilakukan. Bahwa tuduhan pengkhianatan terhadap presiden tidak termasuk dalam cakupan investigasi CIO.

Namun, otoritas investigasi gabungan mengindikasikan bahwa CIO, setelah mengambil alih kasus Yoon dari polisi dan jaksa, bisa memperluas investigasi mencakup dakwaan pengkhianatan sebagai kejahatan yang terkait dengan investigasi saat ini atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan terhadap Yoon.

Sementara itu, tim Yoon Suk-yeol telah menyampaikan pemberitahuan pemilihan perwakilan hukum ke Mahkamah Konstitusi tetapi belum melakukannya dengan CIO.

Karena Yoon Suk-yeol tidak menanggapi panggilan ketiga, yang umumnya dianggap sebagai peringatan terakhir, CIO diperkirakan akan mulai mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Korea Selatan yang dinon-aktifkan itu. (*)