TIMES MALANG, MALANG – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong adanya percepatan penerapan program Buy The Service (BTS). Sebab, hal itu merupakan langkah yang tepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mengatasi kemacetan.

Perlu diketahui, Buy The Service (BTS) merupakan pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat. 

Program ini diluncurkan sejak tahun 2020 untuk menjawab tingginya kebutuhan akan moda transportasi publik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. 

Hingga saat ini, sudah ada sekitar 11 kota yang telah menerapkan program BTS ini. Ke-11 kota yang sudah mengikuti skema tersebut adalah Trans Koetaradja (APBD Aceh), Trans Padang (APBD Kota Padang), Trans Metro Pekanbaru (APBD Kota Pekanbaru), Tayo (APBD Kota Tangerang), Trans Semarang (APBD Kota Semarang), Trans Jateng (APBD Jateng), Trans Jogja (APBD DIY), Trans Jatim (APBD Jatim), Surabaya Bus (APBD Kota Surabaya), Trans Banjarmasin (APBD Kota Banjarmasin) dan Trans Banjarbakula (APBD Kalsel).

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin mendorong Pemkot Malang untuk segera menerapkan program transportasi BTS ini. 

"Kita harus berdiskusi terkait dengan skema BTS. Mengadopsi program pemerintah pusat, pemerintah yang di kota harus hadir untuk mengintervensi program itu," ujar Anas, Kamis (2/1/2025).

Anas mengungkapkan, dibutuhkan perhatian dari Pemkot Malang untuk bisa menerapkan program BTS ini. Terlebih, dengan pembaharuan armada, trayek dan pelayanan diprediksi mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. 

"Pemerintah harus hadir untuk, agar perusahaan ini diskemakan, disupport. Perbarui armada, pelayanan, trayek sehingga bisa berkembang dan diminati oleh masyarakat," ungkapnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi C, Dito Arief Nurakhmadi berharap percepatan program Buy The Service (BTS) bisa segera dilakukan untuk mengatasi kebutuhan angkutan umum dan mengurangi kemacetan di Kota Malang. 

"Program transportasi publik, Kota Malang butuh itu. Kita ingin mendorong BTS itu ada, dan sangat mungkin dilakukan di Kota Malang. Adanya transportasi publik untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Malang," tuturnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengapresiasi masukan DPRD Kota Malang terkait perhatian untuk penyediaan layanan transportasi publik ini. Pihaknya pun sudah melakukan kajian guna realisasi program BTS ini. 

"Pada prinsipnya itu (BTS) sudah kami ajukan ya, pemerintah kota sangat senang sekali bisa terbentuk yang namanya transportasi publik yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Selama ini kan dipahami sebagai angkutan ya, angkutan itu lebih cenderung perorangan dan seterusnya, kalau ini diharapkan transportasi yang bersifat integral, satu dengan yang lainnya, ini kan memang membutuhkan komitmen dari semua pihak,” tandasnya. (*)