TIMES MALANG, MALANG – Gaji 6 (enam) ribu lebih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2024 yang baru menerima SK Bupati Malang tahun ini hampir dipastikan didapatkan dari pelayanan BPR Artha Kanjuruhan. 

Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Malang, Tetuko Luhur S. Bathoro mengungkapkan, inisiatif payroll gaji PPPK melalui BPR Artha Kanjuruhan sudah disiapkan, terutama dukungan digitalisasi yang diharapkan akan lebih mudah untuk melayani PPPK. 

"Yang penting saat ini kita sudah melaksanakan, bahwa sebenarnya core banking system yang ada sudah supporting terhadap rencana payroll PPPK ini nanti ke depan," kata Tetuko. 

Untuk hal itu, diakuinya memang masih butuh dukungan dari beberapa bank umum bagi Artha Kanjuruhan, untuk mendampingi terkait sistem dan proses digitalisasi tersebut. 

Dikatakan Tetuko, nanti akan disiapkan beberapa fitur sistem digital yang akan mempermudah pelayanan dalam pembayaran gaji. Seperti halnya, gaji harus dibayarkan pada tanggal 1 tiap bulan. 

Kemudian layanan perbankan lain seperti kemudahan dalam penarikan dana seperti ATM, terus mobile banking juga akan disiapkan lebih lanjut. 

Disinggung tujuan payroll gaji PPPK melalui BPR Artha Kanjuruhan, Tetuko menyatakan, tentunya dengan payroll yang akan dikelola ini nanti akan menjadikan suntikan baru bagi bank BUMD milik Pemkab Malang ini. Dari nominal gaji yang cukup besar akan dapat mengatasi permasalahan yang kemarin membelit BPR Artha Kanjuruhan. 

"Ini kita memang dalam rencana untuk proses mencukupi likuiditas daripada BPR itu. Salah satunya yang bisa kita mainkan adalah pengelolaan payroll gaji PPPK. Dimana efek lain daripada itu, nanti ada kredit yang mungkin akan diperlukan oleh teman-teman PPPK," jelasnya. 

Sehingga, nanti dengan payroll gaji yang ada, maka menurutnya dengan mudah ketika nanti PPPK butuh kredit atau apapun itu akan bisa dilakukan, misalnya dengan skema potong gaji.

Skema pemberian kredit bagi PPPK itu menurut kami zero risk, alias risiko yang sangat minim, karena sudah terverifikasi siapa penerimanya. 

Disinggung, sejauh mana Pemkab Malang bisa memastikan atau menjamin bahwa BPR Artha Kanjuruhan ini sudah sehat dan aman kalau, Tetuko menyatakan optimis. Hal ini, kata Tetuko, merujuk dari laporan tingkat kesehatan bank dari jajaran direksi BPR Artha Kanjuruhan yang baru, saat ini sudah menunjukkan trend positif.

Untuk diketahui, likuiditas sebuah bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban kas dan agunan, tanpa mengalami kerugian yang signifikan.

Jika nanti juga dilakukan migrasi pembayaran payroll gaji PPPK dari bank sebelumnya, yakni Bank Jatim, maka kurang lebih 9 ribu orang PPPK gajinya akan dilewatkan BPR Artha Kanjuruhan.

Ketika BPR Artha Kanjuruhan bisa menjalankan dengan baik, didukung digitalisasi transaksi pelayanan yang baik pula, pihaknya yakin Artha Kanjuruhan bisa semakin membaik. 

"Ya, harus optimis, insyaAllah aman. Yang penting sistemnya harus dibangun karena semuanya dengan digitalisasi. Tetapi, ini kan masih trial (percobaan) untuk 2 bulan dulu. Saat ini proses penyiapan," demikian Tetuko. 

Sementara itu, Direktur Utama BPR Artha Kanjuruhan, PY. Santoso mengungkapkan, sesuai hasil penilaian OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terakhir, BPR Artha Kanjuruhan diakuinya masih dalam rangka pemulihan.

Meski demikian, secara kinerja menurutnya sudah sangat banyak berubah. Indikatornya, direksi mampu mengurangi angka kerugian cukup signifikan dari sebelumnya. 

"Indikator paling gampangnya adalah, pada 2023 itu kerugian kan sebesar Rp 4,2 miliar. Nah, kerugian di 2024 cuma Rp 900 juta. Angka turunnya sampai 75 persen. Tapi masih rugi. Dan, kita terus-terus sih ber-progress," jelas Santoso. 

Dengan nanti menjadi bank yang melayani pembayaran payroll gaji PPPK, menurutnya nanti bisa ada efek domino.

"Tidak hanya payroll (gaji) , tapi kan juga ada kita bisa melakukan pembiayaan. Nah, itu yang bisa menghasilkan pendapatan dengan risiko yang sangat minimal," pungkasnya. (*)