TIMES MALANG, TANGERANG – Setelah 100 hari memimpin, survei Litbang Kompas 2025 mencatat tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9%, jauh melampaui pemerintahan Joko Widodo di awal masa jabatannya yang 5,1%. 

Tingginya angka ini diyakini dipicu oleh kebijakan populis semisal pemeriksaan kesehatan gratis dan program makanan bergizi gratis (MBG). Diluncurkan pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi dengan anggaran Rp71 triliun, program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepuasan publik cukup tinggi di kelas ekonomi bawah (84,7%) dibanding kelas atas (67,9%). Malah, tingkat kepuasan ini kemungkinan sifatnya sementara, pasalnya masyarakat condong menilai pemerintah berdasar kebijakan populis. 

PPN 12 Persen 

Peningkatan PPN menjadi 12% menekan daya beli masyarakat, terlebih kelas menengah ke bawah. Bahkan, beberapa dari kelas menengah ke atas resikonya turun kelas. Bagi UMKM, kenaikan ini alih-alih persoalan yang akut setelah pandemi Covid-19, dengan risiko turunnya omzet hingga 60% dan meningkatnya pengangguran imbas potensi kebangkrutan.

Pemerintah berusaha mengurangi efeknya dengan membebaskan PPN untuk kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan sayur, serta merencanakan insentif perpajakan sebesar Rp445 triliun untuk UMKM dan rumah tangga. Walau, efektifnya program tersebut perlu diawasi agar kebijakan ekonomi tetap mendorong pertumbuhan berkualitas. Fokus pemberdayaan UMKM lewat pelatihan keterampilan juga sangat dibutuhkan.

IUP Perguruan Tinggi

Usulan revisi UU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) menuai kritik. Banyak pihak curiga universitas cuma menjadi “makelar” bagi swasta, yang mengindikasi “distrust” pada kemampuan perguruan tinggi dalam mengelola tambang. Serta adanya dugaan ancaman demokrasi dan kebebasan akademik kampus sebagai agen kontrol sosial pada pemerintah.

Kritikus mempertanyakan kenapa pemerintah tak memprioritaskan perusahaan daerah atau nasionalisasi tambang. Evaluasi IUP lebih baik dialokasikan dari proses lelang untuk kepastian transparansi.

Pendukung kebijakan ini menyebut bahwa IUP bisa jadi sumber pendanaan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Walau, hal ini butuh infrastruktur dan kapabilitas yang belum tentu dipunyai oleh semua perguruan tinggi.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum masih jadi persoalan besar di Indonesia. Praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum, suap, dan inkonsistensi penerapan hukum memperkuat stigma bahwa hukum “tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.”

Visi Indonesia Emas 2045 membawa harapan dengan fokus pada reformasi hukum. Pemerintah berkomitmen memperkuat independensi lembaga penegak hukum, utamanya KPK, sesuai dengan putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019. Kendati, intervensi politik dan integritas aparat masih jadi permasalahan akut.

Transparansi dan penegakan hukum yang adil sangat vital untuk pemulihan kepercayaan publik pada sistem peradilan.
Evaluasi Prabowo-Gibran
Meski survei memaparkan nilai positif, perbedaan ekspektasi pada Prabowo dan Gibran cukup mencolok. Prabowo dinilai mampu menangani isu kompleks, sedangkan Gibran harapannya membawa inovasi sebagai pemimpin muda.

Sekalipun, beragam kebijakannya panen kritik. Greenpeace Indonesia dan Celios memberi “rapor merah,” lebih-lebih pada isu lingkungan dan ekonomi. Rencana alih fungsi 20 juta hektare hutan untuk swasembada pangan dan energi dicurigai meningkatkan emisi karbon.

Target pertumbuhan ekonomi 8% dinilai terlalu ambisius, tatkala kebijakan hilirisasi dianggap belum efektif mencegah deindustrialisasi. Kebijakan populis seperti program MBG potensinya memperbesar defisit fiskal jika tak dikelola dengan baik, selang limbah makanan menjadi isu lingkungan yang baru.

Problem ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kesenjangan sosial butuh strategi berkelanjutan. Yang lainnya, pemerintah mesti membuktikan janjinya pada pemberantasan korupsi di tengah wacana pengampunan koruptor yang memanen kontroversi.

Momentum positif dalam 100 hari pertama menjadi tantangan untuk dipertahankan. Kemampuan Prabowo-Gibran dalam menjawab ekspektasi masyarakat akan menjadi ujian kepemimpinannya ke depan.

***

*) Oleh : Heru Wahyudi, Dosen Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.